Tanpa Solusi Politik Kemanusiaan Berkelanjutan, Israel Palestina akan Selalu Berkonflik

AKSI kekerasan di wilayah Gaza bakal tetap terjadi selama tidak ada penyelesaian secara menyeluruh dalam konflik Palestina-Israel. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI) Agung Nurwijoyo berharap adanya solusi politik dan kemanusiaan secara berkelanjutan untuk mengakhiri konflik tersebut.

“Butuh pendekatan pendekatan yang multi-level, multi-stakeholders, dan multi-sector untuk mengakhiri konflik tersebut,” katanya saat diskusi Departemen Hubungan Internasional FISIP UI di Depok, Jumat.

Menurut Agung, aksi perlawanan masyarakat Palestina di Gaza bakal tetap tinggi dengan atau tanpa kehadiran Hamas. 

“Potensi konflik bereskalasi tetap tinggi. Artinya, kalaupun kekerasan yang saat ini terjadi berakhir tetap tidak menjamin permasalahan selesai (root causes & triggering factors),” jelasnya.

Baca juga : Direktur RS Indonesia: Dunia Mendadak Tuli dan Bisu atas Kebiadaban Israel

Karena itu, saat ini dibutuhkan sistem peringatan dini untuk mencegah ekskalasi konflik berkelanjutan.

Baca juga : 32 ribu Ton Mesiu Israel Ratakan Setengah Pemukiman Gaza

Sementara itu, Anggota Dewan Pakar Lembaga Resiliensi Bencana PP Muhammdiyah Rahmawati Husein menyebutkan, saat ini setidaknya ada sejumlah hal yang mendesak bagi warga Gaza untuk segera diatasi. 

Beberapa isu tersebut antara lain masalah keterbatasan air bersih, tempat penampungan yang crowded, dan kesulitan akses bagi bantuan humanitarian. 

“Belum masalah terbatasnya suplai obat-obatan dan kerusakan ekonomi serta infrastruktur. Hal tersebut perlu segera diatasi,” ungkapnya.

Sedangkan dosen HI UI Ani W. Soetjipto mengungkapkan, konflik antara Hamas dan Israel sama-sama menimbulkan kerusakan di kedua belah pihak. Bahkan jika ditanya, tentu rakyat di kedua negara menyatakan menolak untuk berperang.

“Sebab hasil dari perang tentulah kerugian, yang jauh lebih besar daripada keuntungan bagi pihak yang menang sekalipun,” ujarnya.

Bagi Ani, kebanyakan perang yang terjadi merupakan kepentingan elite yang mempunyai motif politik, ekonomi, dan keamanan. “Namun dampaknya seringkali mengorbankan kepentingan rakyat terutama hak-hak dasar (HAM) mereka yang seharusnya dijamin dan dilindungi negara,” pungkasnya. (Z-8)