Slovenia Berlakukan Embargo Senjata terhadap Israel, Negara Pertama di UE

SLOVENIA mengambil langkah berani lagi, Kamis (31/7), menyatakan akan memberlakukan embargo terhadap ekspor, impor, dan transit senjata ke Israel. Keputusan tersebut menjadikannya negara Eropa pertama yang melakukannya terkait perang di Gaza.

Pengumuman itu muncul dua minggu setelah negara Uni Eropa (UE) tersebut menetapkan dua menteri Israel sebagai persona non grata atau orang yang tidak disukai.

Langkah ini diumumkan oleh Perdana Menteri Robert Golob setelah sidang kabinet. Golob mengatakan Slovenia adalah negara Eropa pertama yang mengambil langkah tersebut, lapor kantor berita negara STA.

Baca juga : Tragedi Anak-Anak Gaza: Dari Harapan hingga Kehilangan

Dalam sebuah pernyataan, pemerintah mengatakan “mereka bergerak maju secara independen karena blok UE tidak dapat mengadopsi langkah-langkah konkret... akibat perselisihan dan perpecahan internal."

Di tengah perang yang menghancurkan di Gaza, di mana "orang-orang... sekarat karena bantuan kemanusiaan secara sistematis ditolak," adalah "kewajiban setiap negara yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan, bahkan jika itu berarti mengambil langkah lebih maju dari yang lain," kata pernyataan itu.

Ditambahkan bahwa pemerintah belum mengeluarkan izin ekspor senjata dan peralatan militer ke Israel sejak Oktober 2023 karena konflik tersebut.

Baca juga : LSM: Israel Tahan 198 Jasad Warga Palestina yang Tewas selama 2024

Slovenia mengakui negara Palestina pada Juni tahun lalu, mengikuti jejak Irlandia, Norwegia, dan Spanyol, dan sejak itu berulang kali menyerukan gencatan senjata di Gaza dan peningkatan pengiriman bantuan ke wilayah kantong tersebut.

Awal Juli, Slovenia – juga yang pertama di UE – melarang dua menteri sayap kanan Israel, yaitu Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, memasuki wilayahnya.

Slovenia menyatakan kedua warga Israel itu persona non grata atau ‘orang yang tidak diiginkan’, menuduh mereka menghasut kekerasan ekstrem dan pelanggaran serius hak asasi manusia Palestina dengan pernyataan genosida mereka. (Times of Israel/Daily Sabah/B-3)