Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengupayakan gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina, Hamas. Mereka juga menuntut akses bantuan ke Jalur Gaza dan perlindungan warga sipil segera dibuka selebar-lebarnya.
Resolusi tersebut dirancang negara-negara Arab, tidak mengikat, tapi memiliki bobot politik kuat seiring dengan meningkatnya serangan dan niatan operasi darat Israel di Gaza.
Keputusan diambil dengan mengantongi 120 suara mendukung dari anggota. Sementara itu, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat yang mengkritik resolusi itu tidak menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober.
Baca juga: Industri Teknologi Israel Goyang Selama Perang dengan Hamas
"Indonesia menyambut baik adopsi resolusi Majelis Umum PBB terkait perlindungan warga sipil dan penghormatan kewajiban hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada 27 Oktober 2023. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi tersebut," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sabtu (28/10).
Menurut pernyataan itu, Indonesia mendukung resolusi tersebut berikut implementasinya. Indonesia termasuk dalam 120 negara yang mendukung kesepakatan politik di tingkat PBB tersebut.
Baca juga: Hanya 74 Truk Bisa Masuk Gaza, PBB: Normalnya 500 Truk Setiap Hari
Ungkapan serupa juga dinyatakan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, dan Otoritas Palestina. Keduanya menyambut baik resolusi tersebut.
"Kami menuntut penerapannya segera untuk memungkinkan masuknya bahan bakar dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil," kata pernyataan Hamas.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyampaikan resolusi yang tercapai dalam Majelis Umum PBB menjadi bukti penolakan global terhadap agresi Israel.
"Ketika kampanye Israel mencapai puncak kebrutalan baru, ada posisi internasional yang kuat menolak agresi Israel yang tidak terkendali."
Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berang dengan resolusi tersebut. Ia menyatakan PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi.
"Israel tidak akan menghentikan operasi tersebut sampai kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera kami dikembalikan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas adalah mengusir mereka dari terowongan dan kota teror bawah tanah mereka," tandas Erdan. (AFP/Z-11)
Kemenlu RI pastikan keselamatan WNI di Iran usai serangan udara AS & Israel pada 28 Februari 2026. Simak hotline darurat KBRI Tehran dan situasi terkini di sana.
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI menegaskan keterlibatan Indonesia dalam International Stabilization Force (ISF) nantinya sepenuhnya berada di bawah kendali nasional.
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
KSrelief Arab Saudi resmikan dapur pusat di Gaza untuk sediakan 24.000 makanan harian selama Ramadan bagi pengungsi di Deir Al-Balah dan Al-Qarara.
Pasukan Indonesia akan dikerahkan ke Jalur Gaza mulai April 2026 sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional. Simak detail penempatannya di sini.
PM Israel Benjamin Netanyahu tegaskan rekonstruksi Gaza hanya berjalan jika Hamas melucuti senjata. Simak hasil pertemuan Board of Peace di Washington.
Menlu Sugiono tegaskan komitmen RI di Markas PBB New York. Dukung gencatan senjata Gaza & pastikan hak Palestina terjaga di Board of Peace (BoP).
Amerika Serikat akan mengalokasikan dana sebesar US$10 miliar untuk mendukung upaya rekonstruksi di Jalur Gaza melalui mekanisme Dewan Perdamaian.
Kepala UNDP Alexander De Croo memperingatkan pembersihan 61 juta ton reruntuhan Gaza butuh 7 tahun. Sekitar 90% warga hidup di kondisi ekstrem dan berbahaya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved