Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Majelis Umum PBB menyetujui resolusi yang mengupayakan gencatan senjata antara Israel dan militan Palestina, Hamas. Mereka juga menuntut akses bantuan ke Jalur Gaza dan perlindungan warga sipil segera dibuka selebar-lebarnya.
Resolusi tersebut dirancang negara-negara Arab, tidak mengikat, tapi memiliki bobot politik kuat seiring dengan meningkatnya serangan dan niatan operasi darat Israel di Gaza.
Keputusan diambil dengan mengantongi 120 suara mendukung dari anggota. Sementara itu, 45 suara abstain, dan 14 suara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat yang mengkritik resolusi itu tidak menyinggung serangan Hamas pada 7 Oktober.
Baca juga: Industri Teknologi Israel Goyang Selama Perang dengan Hamas
"Indonesia menyambut baik adopsi resolusi Majelis Umum PBB terkait perlindungan warga sipil dan penghormatan kewajiban hukum dan Kemanusiaan di Gaza pada 27 Oktober 2023. Indonesia merupakan salah satu co-sponsor Resolusi tersebut," ungkap pernyataan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sabtu (28/10).
Menurut pernyataan itu, Indonesia mendukung resolusi tersebut berikut implementasinya. Indonesia termasuk dalam 120 negara yang mendukung kesepakatan politik di tingkat PBB tersebut.
Baca juga: Hanya 74 Truk Bisa Masuk Gaza, PBB: Normalnya 500 Truk Setiap Hari
Ungkapan serupa juga dinyatakan kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas, dan Otoritas Palestina. Keduanya menyambut baik resolusi tersebut.
"Kami menuntut penerapannya segera untuk memungkinkan masuknya bahan bakar dan bantuan kemanusiaan bagi warga sipil," kata pernyataan Hamas.
Kementerian Luar Negeri Otoritas Palestina menyampaikan resolusi yang tercapai dalam Majelis Umum PBB menjadi bukti penolakan global terhadap agresi Israel.
"Ketika kampanye Israel mencapai puncak kebrutalan baru, ada posisi internasional yang kuat menolak agresi Israel yang tidak terkendali."
Sebaliknya, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan berang dengan resolusi tersebut. Ia menyatakan PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi.
"Israel tidak akan menghentikan operasi tersebut sampai kemampuan teror Hamas dihancurkan dan sandera kami dikembalikan. Satu-satunya cara untuk menghancurkan Hamas adalah mengusir mereka dari terowongan dan kota teror bawah tanah mereka," tandas Erdan. (AFP/Z-11)
Kemenlu RI bekerja sama dengan KBRI Phnom Penh memfasilitasi kepulangan gelombang ketiga warga negara Indonesia atau pekerja migran Indonesia bermasalah sektor penipuan daring dari Kamboja.
PEMERINTAH Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengecam keras rangkaian serangan udara Israel di Jalur Gaza, Palestina, yang terus berulang.
Kementerian Luar Negeri RI menyatakan terus memantau perkembangan kasus virus Nipah di India, khususnya di negara bagian Benggala Barat, India timur.
MENTERI Luar Negeri RI Sugiono menyatakan bahwa Board of Peace (Dewan Perdamaian) merupakan inisiatif internasional yang muncul untuk menciptakan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina.
Pemulangan 96 Warga Negara Indonesia/Pekerja Migran Indonesia (WNI/PMI) dari Arab Saudi dilakukan sebagai bagian dari upaya pelindungan negara.
Kemlu terus berupaya memantau situasi keamanan secara intensif dan meminta seluruh WNI untuk meningkatkan kewaspadaan.
Bantuan ambulans dari warga Karawang ini merupakan respons terhadap mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan darurat di Jalur Gaza yang kian memprihatinkan.
AS dinilai tidak lagi memiliki kapasitas sebagai mediator yang kredibel dalam forum Board of Peace (BoP) karena dianggap terlalu berpihak pada kepentingan Israel.
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved