Sekjen PBB Serukan Pembangunan Permukiman Ilegal Israel di Palestina Dihentikan

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres meminta Israel untuk segera menghentikan semua pembangunan pemukiman ilegal di wilayah Palestina. Guterres menilai penjajahan ini memicu ketegangan dan kekerasan, selain menghambat perdamaian antara kedua negara.

Pernyataan Guterres ini muncul setelah lima warga Palestina tewas, termasuk seorang anak laki-laki berusia 15 tahun, dan lebih dari 90 lainnya terluka dalam bentrokan paling sengit dalam beberapa tahun terakhir di kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat.

Pertama dalam hampir 20 tahun terakhir, Israel mengirim helikopter tempur dan menembakkan roket ke beberapa sasaran di kamp Jenin. Sementara pejuang Palestina bertempur selama berjam-jam dengan senjata ringan dan alat peledak yang melumpuhkan beberapa kendaraan militer Israel, menjebak beberapa prajurit di dalamnya.

Baca juga: Israel Kerahkan Helikopter Apache, Lima Warga Palestina Tewas

Delapan tentara Israel terluka dalam bentrokan yang berlangsung selama hampir 10 jam, menurut sejumlah saksi mata. 

"Sekretaris Jenderal menegaskan kembali bahwa permukiman (ilegal) merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional," kata Wakil Juru Bicara Sekretaris Jenderal PBB Farhan Haq dalam sebuah pernyataan.

Perluasan permukiman ilegal itu merupakan pendorong ketegangan dan kekerasan yang signifikan serta memperdalam kebutuhan kemanusiaan. 

Baca juga: Pasukan Israel Serang Kamp Jenin, 3 Orang Tewas di Antaranya Anak di Bawah Umur

"Ini semakin memperkuat pendudukan Israel atas wilayah Palestina, merambah tanah Palestina dan sumber daya alam, menghambat pergerakan bebas penduduk Palestina, dan merongrong hak sah rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan kedaulatan," tegas Haq, mengulang pernyataan Guterres.

Haq mengatakan Guterres sangat terganggu oleh keputusan Israel untuk mengubah prosedur perencanaan yang akan mempercepat rencana pembangunan permukiman baru di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, serta kemajuan lebih dari 4.000 unit perumahan lainnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyetujui rencana untuk ribuan unit rumah baru di Tepi Barat. Dia memberikan Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich untuk mempercepat pembangunan permukiman, yang berstatus ilegal menurut hukum internasional.

Rencana persetujuan 4.560 unit rumah di berbagai wilayah Tepi Barat telah dimasukkan dalam agenda Dewan Perencanaan Tertinggi Israel, yang para anggotanya akan bertemu pekan depan.

Ekspansi permukiman Israel membuat Netanyahu berbenturan dengan sekutu terdekatnya, Amerika Serikat (AS), yang mengatakan sangat terganggu oleh rencana perluasan permukiman.

Kelompok-kelompok Palestina juga menyatakan keprihatinan mendalam bahwa seluruh Tepi Barat akan segera berada di bawah kendali Israel. 

"Menyetujui aktivitas pemukiman adalah eskalasi berbahaya untuk menyelesaikan aneksasi Tepi Barat," kata Kementerian Luar Negeri Palestina. (Farsnews/Z-1)