ASEAN Dminta Hentikan Kekerasan Junta Myanmar

AMNESTY International Indonesia mendesak agar ASEAN tidak berdiam diri terhadap serangan udara militer Myanmar yang menewaskan sedikitnya 100 jiwa di Wilayah Sagaing. 

“Serangan udara itu merupakan bentuk kekejian terkini yang dilakukan militer Myanmar atas rakyatnya. Laporan awal tentang serangan ini menyebutkan banyak nyawa warga sipil terenggut, korban luka, dan rumah-rumah mereka hancur,” ujar Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena, dalam keterangannya, Kamis (13/4).

Dia mengatakan ironis serangan udara ini dilakukan menjelang peringatan dua tahun dikeluarkannya lima poin konsensus ASEAN atas Myanmar. Namun konsensus itu gagal menghentikan kekejaman junta Myanmar terhadap warga sipil.

Baca juga : Militer Myanmar Akui Serangan Udaranya Tewaskan Puluhan Orang di Sagaing

Wirya menambahkan, pekan lalu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan semua berada pada jalur yang tepat terkait upaya-upaya yang dilakukan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini, termasuk dalam menangani isu Myanmar.

Namun serangan udara yang dilakukan junta Myanmar beberapa hari kemudian seakan menandakan bahwa upaya ASEAN sama sekali tidak digubris. Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini harus memanfaatkan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, yang akan dilaksanakan pada Mei mendatang.

Baca juga : Indonesia Terus Upayakan Perdamaian di Myanmar

Keketuaan Indonesia di ASEAN juga sebagai momen untuk mendorong ASEAN mengeluarkan sikap lebih tegas untuk menghentikan kekejaman yang terus dilakukan militer Myanmar terhadap warganya. 

“Lima poin konsensus yang telah didorong selama ini jelas tidak dihiraukan oleh junta Myanmar. ASEAN harus segara mendorong upaya baru yang lebih tegas demi menghentikan krisis hak asasi manusia di Myanmar,” tegas Wirya.

Diketahui pada Selasa (11/4), junta Myanmar melakukan serangan udara di sebuah desa di Kotapraja Kanbalu, Kawasan Sagaing. Laporan media internasional mengungkapkan bahwa serangan yang ditujukan kepada basis-basis oposisi itu menewaskan setidaknya 53 orang, 40 luka-luka, tetapi jumlah korban jiwa diperkirakan bisa bertambah.

Sementara sejumlah media lokal mengungkapkan kekhawatiran warga setempat bahwa jumlah korban tewas bisa mencapai 100 orang. Namun Amnesty belum berhasil melakukan verifikasi independen terkait detail korban dari serangan ini.

Sejak kudeta pada 1 Februari 2021, Amnesty International telah mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas, termasuk dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian dari penumpasan militer terhadap oposisi di seluruh Myanmar.

Pada November 2022, Amnesty International meluncurkan kampanye yang menyerukan penangguhan pasokan bahan bakar penerbangan untuk mencegah militer Myanmar melakukan serangan udara yang melanggar hukum. Investigasi Amnesty juga mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang terlibat di seluruh rantai pasokan bahan bakar tersebut. (Z-8)