PRESIDEN Amerika Serikat Joe Biden menuntut pemilik TikTok di Tiongkok melepas saham mereka di aplikasi tersebut untuk menghindari pemblokiran oleh pemerintah.
Tuntutan tersebut merupakan langkah baru dari pemerintah AS setelah adanya kekhawatiran data pengguna TikTok di AS dapat diteruskan ke pemerintah Tiongkok. Diketahui, TikTok dimiliki oleh perusahaan asal Tiongkok ByteDance dengan total pengguyna di AS mencapai 100 juta pengguna di AS.
Ini juga pertama kalinya AS melalui Joe Biden menebar ancaman untuk memblokir TikTok. Presiden AS sebelumnya, Donald Trump mencoba untuk melarang TikTok pada tahun 2020, tetapi tidak disetujui oleh pengadilan.
Baca juga : Khawatir Disadap, Belgia Larang Pejabatnya Gunakan TikTok
Juru bicara TikTok Brooke Oberwetter mengatakan pihaknya mendengar dari Komite Penanaman Modal Asing di Amerika Serikat (CFIUS) yang dipimpin Departemen Keuangan AS bahwa pemerintah menuntut agar pemilik aplikasi di Tiongkok menjual saham mereka. Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, TikTok berpotensi dilarang di Amerika Serikat.
Baca juga :Luncurkan Pakta Kapal Selam Nuklir, Joe Biden Bilang akan Bicara dengan Xi Jinping
ByteDance mengonfirmasi bahwa 60% sahamnya dimiliki oleh investor global, 20% oleh karyawan, dan 20% oleh pendirinya.
CFIUS sempat merekomendasikan pada 2020 agar ByteDance mendivestasi TikTok. Namun, pada akhir 2020 ByteDance gagal menyelesaikan kesepakatan dengan Walmart dan Oracle Corp untuk mengalihkan aset TikTok di AS menjadi entitas baru.
Oberwetter mengatakan tuntutan pemerintah AS tersebut tidak mempengaruhi perusahaannya. Ia mengatakan dijual atau tidaknya saham pemilik TikTok tidak mempengaruhi aliran data di perusahaan tersebut.
"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan tidak akan memaksakan pembatasan baru pada aliran data atau akses," kata Oberwetter, dilansir dari Reuters, Kamis (16/3).
Sementara itu, pemerintah AS belum memberikan tanggapan terkait komentar TikTok tersebut. Seperti diketahui, pemerintah AS beberapa waktu lalu menginstruksikan kepada seluruh lembaga pemerintahannya memastikan bahwa TikTok tidak ada di ponsel atau tablet para staf.
Hal tersebut muncul karena adanya kekhawatiran terhadap keamanan nasional, mulai dari perpindahan data ke pemerintah Tiongkok, hingga alat cuci otak. Tak sampai di situ, sejumlah anggota Senat Amerika Serikat mengungkap regulasi baru yang memungkinkan pemerintahan AS melarang teknologi asing, seperti TikTok. (Z-8)
