Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Luar Negeri Retno Marsudi di sela memenuhi kehadiran di beberapa agenda Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Jenewa, Swiss, Selasa dan Rabu (27 dan 28/2), meminta negara-negara di Eropa untuk menghapus kebijakan yang diskriminatif. Contohnya peraturan yang merugikan bagi sawit dan produk turunanya.
“Saya juga meminta agar negara Uni Eropa menghilangkan kebijakan diskriminatif terhadap sawit dan mendukung kebijakan sustainable palm oil Indonesia, termasuk melalui pemberian akses pasar terhadap produk sawit yang telah menerima sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO),” ujar Retno dalam keterangannya, Rabu (1/3).
Selain itu, kata dia, pertemuan lain juga dilakukan dengan perwakilan Prancis yang membahas mengenai tindak lanjut hasil Presidensi G20 Indonesia. Termasuk memastikan agar inisiatif Indonesia untuk mendorong kerja sama konkret negara G20 dengan negara berkembang dapat dilanjutkan di bawah Presidensi India.
Baca juga: Indonesia Calonkan Diri Jadi Anggota Dewan HAM PBB Periode 2024-26
Pertemuan dengan UNHCR, Retno membahas upaya untuk mengatasi berbagai masalah pengungsi, khususnya pengungsi Rohingya, yang saat ini sangat rentan menjadi korban transnational organized crime penyelundupan manusia.
“Saya lupa menyebutkan bahwa selama di Jenewa saya juga bertemu dengan tim atau dengan teman-teman dari Humanitarian Dialogue Center dan kita juga membahas mengenai dua isu utama, yaitu Myanmar dan Afghanistan,” jelasnya.
Rencana lain Retno pada Rabu (1/3), akan menuju New Delhi, India, untuk mengikuti pertemuan para Menteri Luar Negeri negara-negara G20. “Hasil pertemuan akan disampaikan secara terpisah,” pungkasnya. (OL-17)
Samasindo menargetkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi hingga 80% pada 2025, meski perusahaan baru memulai operasi komersial pada awal September.
Polri mengungkap kronologi penindakan dugaan pelanggaran ekspor CPO oleh PT MMS di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Presiden Prabowo Subianto mengecam keras korupsi sumber daya alam, menyebutnya sebagai subversi ekonomi.
Harga Referensi CPO meningkat US$43,80 atau 4,81% dari HR CPO periode 1-31 Agustus 2025 yang tercatat sebesar US$910,91/MT.
Sekjen CPOPC yang baru Izzana Salleh merupakan sosok yang memiliki pengalaman pada sektor kebijakan publik, kepemimpinan korporat, hingga advokasi nirlaba global.
Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) secara resmi mengumumkan transisi kepemimpinan eksekutifnya.
Normansyah menegaskan BPDP berkomitmen berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kementerian terkait dalam mempercepat program-program perkebunan tersebut.
Di tengah harga energi global yang masih bergejolak dan tekanan impor bahan bakar minyak yang terus membayangi anggaran negara, kebijakan energi kini tak lagi sekadar urusan teknis.
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
BERBAGAI komentar negatif terus dinarasikan dalam beberapa bulan terakhir ini terkait dengan komoditas nonmigas andalan utama ekonomi nasional, yakni kelapa sawit.
Industri kelapa sawit terus dipandang sebagai salah satu sektor strategis perekonomian nasional,
Dengan mengurangi harga barang yang dilaporkan, maka bea masuk yang dibayarkan juga akan berkurang dan hal tersebut sangat merugikan ekonomi dari sisi pendapatan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved