Headline
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
Dengan bayar biaya konstruksi Rp8 juta/m2, penghuni Rumah Flat Menteng mendapat hak tinggal 60 tahun.
MAJELIS Umum PBB, Kamis (23/2) waktu setempat, mengumpulkan banyak suara untuk mendesak Rusia menarik pasukannya dari Ukraina dalam resolusi yang disahkan sehari sebelum peringatan 1 tahun invasi Rusia ke negara tetangganya.
Resolusi itu diadopsi pada sidang darurat khusus dari Majelis Umum PBB.
Dari 193 anggota PBB, sebanyak 141 anggota termasuk Jepang, memilih mendukung resolusi tersebut. Sementara 7 negara menentang, dan 32 lainnya abstain.
Baca juga: Menara Eiffel Tampilkan Cahaya dengan Warna Bendera Ukraina
Dokumen resolusi setebal tiga halaman itu menuntut Rusia 'segera, sepenuhnya, dan tanpa syarat' menarik pasukan dari Ukraina dan menyesalkan tingginya jumlah korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sejak dimulainya invasi Rusia pada 24 Februari 2022.
Resolusi PBB itu menyerukan 'Perdamaian yang adil, berkelanjutan, dan abadi' di Ukraina serta menuntut agar mereka yang telah melakukan kejahatan perang dalam konflik dimintai pertanggungjawaban.
Resolusi itu juga 'Menyerukan penghentian segera serangan terhadap infrastruktur kritis Ukraina dan semua serangan yang disengaja terhadap objek sipil, termasuk tempat tinggal, sekolah, dan rumah sakit.'
"Negara-negara anggota PBB menegaskan kembali dukungan tegas mereka (untuk) integritas dan kedaulatan teritorial Ukraina," kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba kepada wartawan setelah pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Kuleba mengatakan pemungutan suara itu adalah bukti bahwa 'Bukan hanya Barat yang mendukung Ukraina, dan dukungannya jauh lebih luas.'
Belarus, Eritrea, Mali, Nikaragua, Korea Utara, Rusia, dan Suriah menentang resolusi tersebut, sementara Tiongkok dan India abstain.
Pada Rabu (22/2), Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menyebut resolusi itu bersifat 'anti-Rusia dan pada dasarnya agresif.'
Pada Oktober tahun lalu, 143 anggota PBB memberikan suara mendukung Ukraina di Majelis Umum serta mengadopsi resolusi yang mengecam deklarasi pencaplokan empat wilayah Ukraina oleh Rusia.
Tidak seperti yang disahkan oleh Dewan Keamanan PBB, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum.
Mewakili Jepang, Menteri Luar Negeri Yoshimasa Hayashi dalam sesi pada Kamis (23/2) mengatakan Rusia harus menarik diri dari Ukraina dan jika agresi Moskow di negara tetangganya ditoleransi, hal itu akan menjadi 'preseden yang buruk' bagi seluruh dunia.
Pada sesi tersebut, Belarus, yang merupakan sekutu Rusia, memperkenalkan amandemen yang meminta negara-negara untuk menghentikan ekspor senjata ke Ukraina dan menghapus teks yang menyerukan Rusia untuk menarik pasukan.
Amandemen tersebut, yang juga termasuk seruan untuk dimulainya negosiasi perdamaian, dikalahkan dengan perbedaan jumlah suara yang besar.
Berbicara di depan Majelis Umum PBB, Wakil Kepala Misi Tiongkok untuk PBB Dai Bing menyerukan gencatan senjata dan diakhirinya aliran bantuan militer ke Ukraina. (Ant/OL-1)
Presiden sementara Suriah Ahmad al-Sharaa dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang dipertimbangkan untuk bertemu di sela-sela Majelis Umum PBB yang akan datang di New York.
Majelis Umum PBB mengesahkan resolusi serukan gencatan senjata segera di Gaza dan menekan Israel mematuhi kewajiban hukum.
MAJELIS Umum PBB pada Selasa (17/12) mengadopsi resolusi yang menegaskan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dengan suara mayoritas yang sangat besar.
INDONESIA menegaskan komitmennya terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan menyampaikan rancangan resolusi dalam Sidang Darurat Majelis Umum PBB, Rabu (11/12).
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan negaranya merupakan bagian dari kelompok inti yang menyusun satu resolusi yang antara lain mengusulkan agar Israel dikeluarkan dari Majelis Umum PBB.
SELAMA sebulan terakhir, Gaza Utara berada dalam pengepungan operasi darat militer Israel yang brutal.
Rusia luncurkan lebih dari 400 drone dan satu rudal jarak jauh ke empat wilayah di Ukraina.
Negara-negara anggota Uni Eropa melalui NATO menjadi pihak yang membayar rudal Patriot.
Rudal Patriot adalah sistem pertahanan udara canggih AS yang mampu hancurkan rudal balistik, jelajah, dan drone. Ini peran dan kemampuannya di Ukraina.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump memberikan tenggat waktu kepada Rusia untuk mengakhiri konflik di Ukraina dalam waktu 50 hari.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan apresiasi atas dukungan transatlantik dari Amerika Serikat (AS) dan NATO.
SERANGAN intensif Rusia ke kota-kota Ukraina, termasuk Kyiv, berlangsung dengan ratusan rudal balistik. Presiden AS Donald Trump mengirimkan tambahan pertahanan udara ke Ukraina
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved