KETUA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjelaskan pentingnya diplomasi parlemen guna mewujudkan stabilitas di kawasan ASEAN.
Dia mengungkapkan, saat ini sudah dua tahun krisis kemanusiaan terjadi di Myanmar dan menyebabkan lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya hidup dalam ketakutan, diskriminasi, dan penindasan.
"Tentunya kita tidak ingin melihat semakin banyak masyarakat sipil menjadi korban. Kita tidak boleh double standard dalam memandang krisis ini karena penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) bagi setiap individu adalah prinsip yang inklusif, tidak peduli ras, suku, pandangan politik, maupun agamanya," papar Fadli dalam siaran persnya, Rabu (1/2/2023).
Dia mengungkapkan, DPR RI akan terus mendorong berbagai upaya melalui diplomasi parlemen untuk mewujudkan stabilitas regional di kawasan dan mendorong demokrasi di Myanmar sehingga krisis kemanusiaan ini dapat segera diakhiri.
Pernyataan ini diungkapkanya mengingat saat ini Indonesia secara resmi telah menerima tongkat estafet Keketuaan ASEAN di tahun 2023, dan diikuti dengan Presidensi DPR RI pada organisasi Parlemen ASEAN yakni ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA).
Baca juga: Menlu: Meski Sulit, RI Berkomitmen Dorong Perdamaian di Myanmar
Dengan amanat ini, DPR berkomitmen untuk mendorong kerjasama regional dalam menjawab berbagai persoalan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di ASEAN, utamanya masalah implementasi Lima Poin Konsensus melalui pendekatan ASEAN, sebagai solusi atas krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
Dia pun mendorong terwujudnya Lima Poin Konsensus agar segera diimplementasikan sesuai komitmen Junta Militer Myanmar.
Fadli menilai tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus. Maka, pada Sidang Umum AIPA ke-43 pada November 2022 lalu di Kamboja, DPR RI kembali mengusulkan emergency item mengenai pelaksanaan Lima Poin Konsensus yang memang secara konsisten telah didorong oleh DPR RI selama lima tahun berturut-turut dalam Sidang-sidang Umum AIPA sebelumnya.
Dan memasuki tanggal satu Februari 2023 menjadi penanda dua tahun terjadinya kudeta militer di Myanmar yang telah menewaskan lebih dari 2.000 masyarakat sipil, yang 165 di antaranya merupakan anak-anak, menahan lebih dari 1.600 masyarakat sipil yang dianggap musuh politik rezim Junta militer.
Kejadian paling parah adalah lebih dari satu juta masyarakat minoritas Rohingya harus menjadi pengungsi internal (internally displaced person) maupun pencari suaka melalui jalur laut yang tak jarang menyebabkan mereka harus kehilangan nyawa akibat kehabisan bahan pangan, cuaca buruk, dan tantangan lain, sebagaimana yang terjadi saat 184 imigran Rohingya terdampar di Aceh Besar pada Januari 2023 lalu.
Sebagaimana diketahui, krisis demokrasi di Myanmar merupakan pangkal terjadinya berbagai situasi kemanusiaan yang semakin memprihatinkan setiap harinya. Diskriminasi yang terus dilakukan atas dasar perbedaan pandangan politik, suku, ras, dan agama menjadi konsekuensi buruk atas ketidakstabilan internal ini.
Hal ini tentu mempengaruhi stabilitas kawasan regional yang diharapkan mampu menjadi Epicentrum of Growth sebagaimana disuarakan oleh Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023.
Maka, mendorong terwujudnya Lima Poin Konsensus menjadi hal yang mutlak dilakukan untuk mengakhiri berbagai situasi krisis di Myanmar ini. (RO/OL-09)
