Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONFLIK Myanmar harus segera diselesaikan oleh seluruh kekuatan kelompok negara di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Sebab, isu tersebut dapat menimbulkan dampak buruk, seperti menyandera seluruh agenda ASEAN.
"Permasalahan Myanmar cukup kompleks. Bukan hanya soal junta dan masyarakat, namun juga konflik horizontal yang meluas. Termasuk kelompok yang ingin memisahkan diri," ujar Direktur CSIS Yose Rizal Damuri, Rabu (25/1).
Dalam diskusi tersebut, hadir Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo, Direktur Perundingan Perdagangan ASEAN Kemendag Dina Kurniasari, Dosen Hubungan Internasional UGM Randy Wirasta Nandyatama, Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan dan CEO S. ASEAN International Advocacy & Consultancy Shanti Shamdasani.
Lebih lanjut, Yose mengatakan bahwa Indonesia dalam menyelesaikan konflik Myanmar, harus belajar dari penyelesaian krisis di Kamboja. Kendati demikian, dirinya mengamini persoalan di Myanmar jauh lebih kompleks.
Baca juga: Masih Dipenjara, Hukuman Aung San Suu Kyi Ditambah
"Isu Myanmar harus menjadi isu prioritas. Sebab bukan hanya masalah Myanmar, namun isu yang banyak tersandera oleh isu Myanmar dan potensi failed state. Di sana banyak kelompok yang diuntungkan dan dirugikan dari sisi ekonomi," jelas Yose.
Menurutnya, keketuaan Indonesia di ASEAN harus mencegah konflik Myanmar berlarut-larut, seperti Somalia. Selain itu Indonesia perlu menuntaskan isu tersebut, agar Myanmar tidak menjadi pertarungan proksi blok Barat dan Timur.
"Dengan demikian isu Myanmar harus ditangani lebih serius dan mendapat porsi perhatian Indonesia sebagai ketua ASEAN ke depan," sambungnya.
Baca juga: PBB Blokir Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Keanggotaan
Pertanyaan besar itu harus dijawab oleh agenda ASEAN yang dibawa Indonesia. Harapan terhadap Indonesia dikatakannya cenderung lebih besar. Sebab, pemerintah Indonesia sejak 2011 sudah menyebar sejumlah inisiatif.
"Saya belum melihat terobosan dan harapan di atas keketuaan Brunei dan Kamboja, yang dipandang tidak memberikan kesuksesan," pungkas dia.
Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyebut Indonesia sebagai pemimpin ASEAN, dituntut mengatasi masalah global. Misalnya, terkait peningkatan biaya hidup, cuaca ekstrem, perselisihan antarnegara, kegagalan mitigari perubahan iklim dan polarisasi yang semakin melebar.(OL-11)
Setelah mendapatkan persetujuan dari para peserta sidang yang diiringi ketukan palu, Rano kemudian membacakan poin kesimpulan kedua yang berfokus pada pembenahan internal.
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Publik masih menunggu langkah pemerintahan Prabowo dalam merespons berbagai masalah dengan langkah-langkah korektif.
Sikap partai berlambang banteng tersebut sejalan dengan arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti maraknya perilaku masyarakat yang merasa paling tahu segalanya, terutama soal isu-isu politik dan pemerintahan.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
Juru bicara Departemen Keuangan AS membantah adanya motif tersembunyi dalam langkah pencabutan sanksi terhadap kroni junta Myanmar.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved