PBB Blokir Junta Militer Myanmar Ambil Alih Kursi Keanggotaan

KOMITE Tinggi PBB kembali memblokir junta militer Myanmar, yang merebut kekuasaan di negara Asia Tenggara itu lewat kudeta Februari 2021, dalam upaya mengambil kursi negara itu di PBB. Hal itu disampaikan para diplomat dan kelompok hak asasi Myanmar.

Komite kredensial Majelis Umum PBB menunda tindakan atas permintaan militer untuk mengambil alih kursi, ungkap dua diplomat yang berbicara dengan syarat anonim.

Proyek Akuntabilitas Myanmar (MAP) mengatakan, dalam sebuah pernyataan, bahwa pihaknya juga mengetahui dari para diplomat bahwa komite, yang mulai bertemu pada 29 November, telah menolak permintaan perwakilan para jenderal.

Baca juga: Junta Bebaskan 6 ribu Tahanan

Direktur MAP Chris Gunness mengatakan tindakan itu merupakan langkah penting yang memiliki signifikansi diplomatik dan simbolis yang besar, pada saat para pemimpin kudeta ilegal berusaha mendapatkan pengakuan internasional.

Pengumuman resmi diharapkan dirilis pada Jumat (16/12). Keputusan tersebut berarti Kyaw Moe Tun, yang ditunjuk sebagai duta besar Myanmar untuk PBB oleh pemerintah terpilih pemimpin sipil Aung San Suu Kyi, akan terus memegang jabatan tersebut.

Komite Kredensial PBB terdiri dari sembilan negara anggota termasuk Tiongkok, Rusia, dan Amerika Serikat, dan bertemu dengan latar belakang meningkatnya ketegangan geopolitik atas perang di Ukraina, yang telah menimbulkan kekhawatiran bahwa Rusia yang semakin terisolasi dapat menghalangi setiap keputusan yang mendukung Kyaw. Mo Tun.

Militer, yang telah menjalin hubungan yang lebih dalam dengan Moskow, mendorong kandidatnya untuk mengambil alih dari Kyaw Moe Tun, yang didukung Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang didirikan oleh politisi Myanmar yang dicopot dari jabatannya di kantor para jenderal. 

Kudeta Februari 2021

MAP mengatakan PBB sekarang perlu memastikan Kyaw Moe Tun diberi “semua hak dan hak istimewa” yang berkaitan dengan statusnya sebagai duta besar dan bahwa NUG mewakili negara di semua badan PBB.

Ada ketidakkonsistenan yang mencolok, catat MAP, dengan NUG di Majelis Umum, perwakilan militer di Mahkamah Internasional di mana Myanmar menghadapi persidangan genosida atas perlakuannya terhadap sebagian besar Muslim Rohingya, dan kursi kosong di Dewan Kemanusiaan PBB. Dewan Hak.

“Langkah terbaru ini harus membuka jalan untuk menyelesaikan anomali yang merampas kesempatan 55 juta orang di Myanmar untuk diwakili di PBB oleh pemerintah yang mereka pilih secara telak pada tahun 2020,” kata Direktur Perlindungan MAP, Damian Lilly.

Kyaw Moe Tun memilih tahun ini untuk mengutuk invasi Rusia ke Ukraina dan menangguhkan keanggotaan Rusia di Dewan Hak Asasi Manusia PBB.

Kudeta tersebut menjerumuskan Myanmar ke dalam krisis ketika protes massa berkembang menjadi perlawanan bersenjata di tengah tindakan brutal militer terhadap mereka yang menentang pengambilalihannya.

Sekitar 2.589 orang telah tewas sejak kudeta, menurut Asosiasi Bantuan kelompok masyarakat sipil untuk Tahanan Politik, yang memantau situasi. Pada bulan Juli, militer menggantung empat aktivis dan politisi pro-demokrasi dalam penggunaan pertama hukuman mati di Myanmar sejak 1980-an.

Aung San Suu Kyi ditangkap pada hari kudeta dan sejak itu menghadapi sejumlah persidangan di pengadilan militer tertutup. Dia telah dijatuhi hukuman dengan total sekitar 26 tahun penjara dan masih menghadapi lebih banyak tuduhan.

Kyaw Moe Tun menjadi sasaran percobaan pembunuhan beberapa bulan setelah kudeta. AS menangkap dua warga Myanmar atas plot tersebut. (Aljazeera/OL-1)