KOALISI Perikatan Nasional (PN) telah menyampaikan surat ke Raja Malaysia perihal pencalonan Muhyiddin Yassin menjadi perdana menteri (PM) . Surat tersebut telah dilayangkan sebelum tenggat waktu dari istana pada Senin (21/11) pukul 14:00 waktu setempat yang akhirnya diperpanjang 24 jam hingga Selasa (22/11).
Perpanjangan itu muncul dari usulan Barisan Nasional (BN) dan Pakatan Harapan (PH). Pasalnya Kubu ini belum mencapai titik temu menyangkut usulan kandidat PM dan membangun kekuatan untuk membentuk pemerintahan baru.
“Jumlah deklarasi undang-undang yang dikirim melebihi 112, yang merupakan jumlah anggota parlemen yang dibutuhkan untuk mengangkat PM,” kata Sekretaris Jenderal PN Hamzah Zainudin.
Dia mengatakan pencalonan Muhyiddin berdasarkan suara mayoritas parlemen. Dengan demikian Muhyiddin mampu membangun pemerintah yang kuat.
Baca juga: Anwar Ibrahim Klaim Jadi Kandidat PM
Sementara lawan PN yakni PH dan BN masih bermusyawarah yang dipimpin Anwar Ibrahim dan Zahid Hamidi. Pertemuan terakhir keduanya pada Senin (21/11) berakhir tanpa kesepakatan tentang pembentukan pemerintah Malaysia.
“Keputusan apa pun hanya akan diambil setelah panitia perunding bertemu dengan pihak mana pun yang ingin membentuk pemerintahan dan setelah dewan tertinggi BN memutuskan secara resmi setelah adanya tanggapan dari negosiasi,” kata Zahid.
Dia mengatakan PH dan BN usai berdialog di Hotel Sari Pacific Hotel, Kuala Lumpur, belum memutuskan kesimpulan penting. Dengan begitu tidak ada bukti untuk mendukung klaim Anwar Ibrahim sebagai kandidat PM.
Demikian juga menyangkut nasib pencalonan Muhyiddin yang membutuhkan dukungan BN. Sejauh ini BN belum memutuskan untuk memberikan dukungan terhadap Muhyiddin
“Setiap klaim partai atau koalisi bahwa BN telah bergabung dengan mereka untuk membentuk pemerintahan semuanya tidak benar,” pungkasnya. (The Straits Times/OL-4)
