Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI UMNO berusaha memperkuat dominasi mereka di Malaysia saat pemilu di negeri jiran itu digelar pada hari ini, Sabtu (19/11).
UMNO, yang merupakan kekuatan dominan di politik Malaysia, menderita kekalahan besar pada pemilu 2018 akibat skandal korupsi 1MDB yang mengakhiri karier politik mantan perdana menteri Najib Razak.
Namun, dua pemerintahan yang menggantikan UMNO diwarnai oleh pertempuran di dalam tubuh mereka sehingga UMNO berhasil kembali berkuasa pada tahun lalu.
Baca juga: Banjir Terjang 6 Negara Bagian Malaysia di Tengah Kampanye Pemilihan
Kini, UMNO berusaha memperkuat posisi mereka dalam pemilu yang digelar lebih cepat 10 bulan dari jadwal seharusnya.
Salah satu penantang UMNO adalah tokoh oposisi Anwar Ibrahim, yang memimpin koalisi Pakatan Harapan. Dia menjadikan gerakan antikorupsi sebagai bahan kampanyenya.
Seiring bertambahnya usia Anwar Ibrahim, yang kini berusia 75 tahun, pemilu ini kemungkinan menjadi kesempatan terakhirnya untuk menjadi pemimpin Malaysia.
Anwar Ibrahim akan berhadapan dengan koalisi Barisan Nasional, yang didominasi oleh UMNO dan dipimpin oleh lyalis Najib dan mantan menteri dalam negeri Ahmad Zahid Hamidi. Koalisi itu juga mencakup penjabat perdana menteri Ismail Sabri Yaakob.
UMNO terus dihantui tudingan korupsi. Najib tengah menjalani vonis penjara 12 tahun atas keterlibatannya dalam skandal 1MDB.
Kelompok oposisi mengaku khawatir Najib akan bebas dan tudingan korupsi terhadap Zahid dan pemimpin UMNO lain akan dihapus jika partai itu menang pemilu.
Dua koalisi lagi akan persaing di pemilu Malaysia yaitu koalisi yang dipimpin Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin. (AFP/OL-1)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved