WAKIL Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Achmad Hafisz Tohir mengusulkan agar ada penambahan keterwakilan negara dalam Dewan Keamanan PBB.
Dengan penambahan kerterwakilan negara itu, diyakini dapat meningkatkan pengawasan dalam menanggulangi kelaparan dan pengelolaan perdamaian di berbagai belahan dunia.
Hal tersebut ia sampaikan pada sesi 'Standing Commitee on UN Affairs' Sidang IPU ke-145 di Kigali, Rwanda, Jumat (14/10/2022). Selain isu keamanan, sesi tersebut juga fokus terhadap isu ketahanan pangan dan ancaman kelaparan yang melanda sebagian negara.
Tercatat setidaknya ada 811 juta manusia di penjuru dunia dilanda krisis pangan. Konflik berkepanjangan, perubahan iklim serta pandemi Covid-19 menjadi sumber penyebab krisis pangan dunia.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB Bahas Konflik di Gaza
"Seharusnya PBB dapat berperan lebih dalam menanggulangi kelaparan dan mengantisipasi konflik senjata. Pasalnya PBB dibentuk untuk membawa misi perdamaian dunia dan meredam konflik antar negara," ujar Hafisz Tohir dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Minggu (16/10).
Dalam forum tersebut, dirinya menanyakan kepada PBB, apakah pengawasan 'UN Security Council' (Dewan Keamanan/DK PBB) sudah berjalan dengan baik.
Ia juga mempertanyakan metode pengambilan keputusan apakah sudah mewakili negara di dunia.
"Kita harus punya perwakilan-perwakilan. Katakanlah Asia Tenggara 1, Eropa punya 5, paling tidak seluruh bangsa punya keterwakilannya. UN ini untuk melindungi negara-negara dunia agar perdaiaman bisa tercapai,” pungkasnya.
Politikus Fraksi PAN ini berharap, masukan yang ia sampaikan pada sesi Standing Commitee on UN Affairs sidang IPU ke-145 didengar oleh pihak PBB. Dengan begitu, akan ada evaluasi untuk membenahi pengelolaan keamanan dunia yang erat kaitannya dengan rantai pasokan pangan. (RO/OL-09)
