Mayoritas Anggota PBB Tolak Hasil Referendum Rusia

MAJELIS Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar pemungutan suara mengenai referendum oleh Rusia di empat wilayah Ukraina pada Rabu (13/10).

Hasilnya, mayoritas anggota PBB menolak aneksasi Moskow dan mendesak penarikan pasukan dari Ukraina.

Arab Saudi dan Indonesia termasuk di antara negara-negara yang memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

“Dengan selisih 143-5, Majelis Umum mengutuk upaya pencaplokan ilegal Rusia atas empat wilayah Ukraina, dan menyerukan Rusia untuk segera sepenuhnya serta tanpa syarat menarik semua pasukan militernya,” jelas pernyataan pihak PBB.

Sementara lima negara menentang tindakan itu adalah Rusia, Suriah, Nikaragua, Korea Utara, dan Belarusia. Tiongkok termasuk di antara 35 negara yang abstain dalam pemungutan suara.

Resolusi tersebut, yang juga meminta negara-negara untuk menahan diri dari tindakan apa pun yang dapat ditafsirkan sebagai mengakui perubahan status semacam itu.

Hal itu menandai dukungan terkuat hingga saat ini untuk Ukraina dari Majelis Umum 193 negara sejak dimulainya invasi Rusia.

“Pesan kami keras dan jelas. Tidak masalah jika Anda sebagai bangsa besar atau kecil, kaya atau miskin, lama atau baru,” kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield.

Menurut Linda, semua negara anggota PBB milik hak untuk melindungi teritorial sesuai hukum internasional. Jalan menuju perdamaian tidak berjalan melalui ketegangan.

"Jalan menuju perdamaian tidak berarti berbelok ke arah lain dalam menghadapi pelanggaran mencolok ini. Kedamaian tidak, dan tidak pernah, datang dari keheningan,” imbuhnya.

Setelah pemungutan suara, Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan bahwa itu adalah hari yang monumental.

Dia mengatakan "Kherson adalah Ukraina. Zaporizhzhya adalah Ukraina. Donetsk adalah Ukraina. Luhansk adalah Ukraina," paparnya.

Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan pemungutan suara itu adalah upaya kolektif dari mayoritas yang luar biasa, dan panggilan tugas moral dan alasan.

"Siapa yang mau atau mampu berada di sisi pagar yang salah pada momen bersejarah ini?" tanya Kyslytsya.

Pada 5 Oktober, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang yang mencaplok empat wilayah Ukraina setelah referendum yang dilakukan oleh Moskow di wilayah tersebut.

Referendum tersebut dikutuk oleh masyarakat internasional sebagai penipuan, dengan Ukraina, kepala PBB, AS dan banyak negara lain menolak langkah tersebut sebagai perampasan tanah yang terang-terangan ilegal.

"Jejak darah tertinggal dari delegasi Rusia ketika memasuki Majelis Umum," kata Kyslytsya.

Pemungutan suara itu menunjukkan seberapa jauh komunitas internasional telah datang untuk mengirim pesan terpadu ke Rusia. Semua anggota Dewan Kerjasama Teluk yang meliputi Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab,- memberikan suara mendukung resolusi tersebut.

Duta Besar Arab Saudi untuk PBB Abdulaziz Alwasil mengatakan bahwa dukungan untuk tindakan itu keluar dari komitmen terhadap prinsip-prinsip tegas hukum internasional dan Piagam PBB.

"Kami mengkonfirmasi kebutuhan untuk menghormati kedaulatan negara-negara dengan hubungan tetangga," katanya.

Sebelum pemungutan suara, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia memperingatkan bahwa tindakan itu dapat menghancurkan setiap dan semua upaya yang mendukung solusi diplomatik untuk menghentikan krisis di Ukraina.

Pemungutan suara itu dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi resolusi pada akhir September tentang topik yang sama karena veto Rusia.

Meskipun resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, bobot kecaman oleh hampir 75% negara di dunia dinilai cukup untuk mengirim pesan ke Rusia.

"Ada cara yang sangat sederhana untuk mengakhiri perang ini.Rusia dapat menghentikan pertempuran, menarik kembali pasukannya ke perbatasan Ukraina, dan perang akan berakhir,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih. (AFP/Cah/OL-09)