Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumbar pernyataan bahwa negaranya akan dapat mengalahkan Tiongkok. Kedua negara bersaing dalam mendominasi perekonomian dunia.
“Era pasca-Perang Dingin telah berakhir, dan persaingan sedang berlangsung antara kekuatan-kekuatan besar untuk membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dalam pidato di Universitas Georgetown untuk mengungkap strategi keamanan nasional.
Ia mengatakan AS akan menekan dominasi Tiongkok di kancah perekonomian dunia. Langkah itu akan dibarengi AS dalam menekan Rusia di ranah kekuatan militer.
“Kami akan memprioritaskan mempertahankan keunggulan kompetitif yang bertahan lama di atas RRC sambil membatasi Rusia yang masih sangat berbahaya,” jelasnya.
Baca juga: Korut Uji Sepasang Rudal yang Mampu Bawa Nuklir
Dia menuduh Presiden Rusia, Vladimir Putin banyak menimbulkan ancaman langsung terhadap sistem internasional yang bebas dan terbuka.
"Dengan ceroboh mencemooh hukum dasar tatanan internasional hari ini, seperti yang ditunjukkan oleh perang agresi brutal terhadap Ukraina," tambahnya.
Tiongkok, kata dia, satu-satunya pesaing AS dalam membentuk kembali tatanan internasional dan, semakin, kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi.
Upaya menentang Tiongkok tertunda karena AS terfokus menghabiskan sebagian besar tahun ini untuk mengumpulkan sekutu melawan Rusia. Washington mengumpulkan miliaran dolar senjata ke Kyiv.
Tetapi sebagian besar Biden tetap konsisten menjalankan strateginya melawan Tiongkok yang ditetapkan tak lama setelah ia menjabat pada Januari. 2021.
"Saya tidak percaya bahwa perang di Ukraina telah secara fundamental mengubah pendekatan Joe Biden terhadap kebijakan luar negeri, yang sama dengan sebelum presiden AS sebelumnya (Donald Trump) ," tambah Sullivan.
Tiongkok menginginkan menjadi kekuatan terkemuka ekonomi dunia. AS tidak keberatan dengan kemajuan ekonomi dan teknologi Beijing.
Tetapi, AS keberatan jika kedua sektor tersebut digunakan Tiongkok untuk menerapkan sistem otoritarianisme.
Meskipun Beijing berulang kali menyangkal bahwa pihaknya berupaya menghegemoni seperti di kawasan Indo-Pasifik.
"Kami tidak ingin persaingan menjadi konfrontasi atau Perang Dingin baru dan kami tidak melibatkan setiap negara hanya sebagai medan pertempuran proksi," kata Sullivan. (AFP/Cah/OL-09)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
Ghislaine Maxwell meminta Mahkamah Agung Amerika Serikat untuk membatalkan vonis perdagangan seks anak yang dijatuhkan padanya.
Kim Yo Jong memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengejar denuklirisasi Korea Utara.
TIONGKOK berharap prinsip timbal balik menjadi dasar dalam pembicaraan dagang dengan Amerika Serikat. Delegasi kedua negara kembali melakukan perundingan di Stockholm, Swedia, kemarin.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
Pemerintahan AS boikot konferensi PBB untuk mendukung solusi dua negara, menyebutnya sebagai aksi publisits tidak tepat waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved