Dalam 'Perang Ekonomi', AS Klaim Bisa Kalahkan Tiongkok

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengumbar pernyataan bahwa negaranya akan dapat mengalahkan Tiongkok. Kedua negara bersaing dalam mendominasi perekonomian dunia.

“Era pasca-Perang Dingin telah berakhir, dan persaingan sedang berlangsung antara kekuatan-kekuatan besar untuk membentuk apa yang akan terjadi selanjutnya,” kata Penasihat Keamanan Nasional AS, Jake Sullivan, dalam pidato di Universitas Georgetown untuk mengungkap strategi keamanan nasional.

Ia mengatakan AS akan menekan dominasi Tiongkok di kancah perekonomian dunia. Langkah itu akan dibarengi AS dalam menekan Rusia di ranah kekuatan militer.

“Kami akan memprioritaskan mempertahankan keunggulan kompetitif yang bertahan lama di atas RRC sambil membatasi Rusia yang masih sangat berbahaya,” jelasnya.

Baca juga: Korut Uji Sepasang Rudal yang Mampu Bawa Nuklir

Dia menuduh Presiden Rusia, Vladimir Putin banyak menimbulkan ancaman langsung terhadap sistem internasional yang bebas dan terbuka.

"Dengan ceroboh mencemooh hukum dasar tatanan internasional hari ini, seperti yang ditunjukkan oleh perang agresi brutal terhadap Ukraina," tambahnya.

Tiongkok, kata dia, satu-satunya pesaing AS dalam membentuk kembali tatanan internasional dan, semakin, kekuatan ekonomi, diplomatik, militer, dan teknologi.

Upaya menentang Tiongkok tertunda karena AS terfokus menghabiskan sebagian besar tahun ini untuk mengumpulkan sekutu melawan Rusia. Washington mengumpulkan miliaran dolar senjata ke Kyiv.

Tetapi sebagian besar Biden tetap konsisten menjalankan strateginya melawan Tiongkok yang ditetapkan tak lama setelah ia menjabat pada Januari. 2021.

"Saya tidak percaya bahwa perang di Ukraina telah secara fundamental mengubah pendekatan Joe Biden terhadap kebijakan luar negeri, yang sama dengan sebelum presiden AS sebelumnya (Donald Trump) ," tambah Sullivan.

Tiongkok menginginkan menjadi kekuatan terkemuka ekonomi dunia. AS tidak keberatan dengan kemajuan ekonomi dan teknologi Beijing.

Tetapi, AS keberatan jika kedua sektor tersebut digunakan Tiongkok untuk menerapkan sistem otoritarianisme.

Meskipun Beijing berulang kali menyangkal bahwa pihaknya berupaya menghegemoni seperti di kawasan Indo-Pasifik.

"Kami tidak ingin persaingan menjadi konfrontasi atau Perang Dingin baru dan kami tidak melibatkan setiap negara hanya sebagai medan pertempuran proksi," kata Sullivan. (AFP/Cah/OL-09)