PBB Pastikan Junta Myanmar Langgar HAM

PBB menegaskan junta Myanmar melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan dalam skala besar. Itu setelah PBB membentuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM) pada 2018.

Temuan ini paling banyak diperoleh dari hasil investigasi di Rakhine barat laut dengan temuan junta Myanmar sengaja mengusir ratusan ribu muslim Rohingya. Mereka memaksa muslim Rohingya melintasi perbatasan ke Bangladesh.

Perkara ini sudah dikategorikan sebagai genosida dan ditangani Pengadilan Internasional. IIMM bertujuan untuk mengumpulkan bukti dan membangun file kasus untuk proses di pengadilan nasional, regional atau internasional.

Kepala tim ini, Nicholas Koumjian mengatakan kepada Dewan HAM PBB bahwa insiden setelah kudeta juga menjadi fokus utama penyelidikan. Myanmar terjerumus ke dalam krisis oleh kudeta, yang memicu gerakan protes massal yang berkembang menjadi pemberontakan bersenjata.

Sekitar 2.273 orang telah tewas dan lebih dari 15.000 ditangkap, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, yang telah memantau situasi di Myanmar. “Peristiwa ini telah diprioritaskan untuk diselidiki berdasarkan penilaian awal tentang beratnya kejahatan yang bersangkutan, termasuk skala, sifat, cara pelaksanaan dan dampaknya terhadap korban dan korban. kemungkinan pengadilan atau tribunal mengambil yurisdiksi atas kejahatan yang dipermasalahkan,” kata Koumjian dalam laporan terbaru tentang situasi di Myanmar hingga akhir Juni 2022.

Mengacu pada temuan sebelumnya dalam laporan tahunan IIMM, dia mengatakan ada banyak indikasi bahwa sejak pengambilalihan militer, kejahatan telah dilakukan dalam skala besar dan dengan cara sistematis terhadap penduduk sipil.

Hukuman mati dihidupkan kembali
Pada bulan Juni, para jenderal mengeksekusi empat politisi dan aktivis anti-kudeta dalam penggunaan pertama hukuman mati dalam sekitar 30 tahun. Laporan IIMM mencatat bahwa tidak satu pun dari proses persidangan yang dilakukan untuk semuanya di pengadilan militer dilakukan secara transparan.

"Dalam keadaan seperti itu, penerapan hukuman mati bisa merupakan kejahatan pembunuhan, yang dilakukan secara terbuka oleh organ pemerintah,” katanya.

Bahkan sebelum junta menguasai Myanmar tepatnya 2017, Rohingya mengalami diskriminasi dan pelecehan selama bertahun-tahun. Platform media sosial Facebook menjadi media untuk menyudutkan dan melecehkan muslim Rohingya.

Perusahaan itu mengatakan sedang bekerja untuk menghentikan ujaran kebencian dan mendukung upaya internasional untuk pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan terhadap Rohingya. “(Kami) telah membuat pengungkapan sukarela dan sah menurut hukum mekanisme investigasi PBB serta pengungkapan informasi publik ke Gambia," kata Direktur Kebijakan Hak Asasi manusia di Meta, induk Facebook, Miranda Sissons.

Junta Myanmar, yang menolak menyebutkan nama Rohingya telah membantah melakukan genosida terhadap kelompok tersebut. Mereka lebih suka menggunakan yang dicap melanggar HAM itu sebagai operasi pembersihan kelompok bersenjata.

Sejak kudeta, situasi di Rakhine telah memburuk dengan meningkatnya ketegangan antara militer Myanmar dan Tentara Arakan, kelompok bersenjata yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri bagi etnis minoritas di Negara Bagian itu, yang membuat Rohingya terjebak di antara keduanya.

November lalu, ada laporan penangkapan massal Rohingya yang mencoba meninggalkan Rakhine, dengan militer menjatuhkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang dihukum. Para jenderal juga telah menepis tuduhan pelecehan dalam tindakan keras pasca-kudeta, mengklaim bahwa mereka berperang melawan teroris, label yang dilekatkan pada siapa pun yang menentang rezim, termasuk pemerintah yang dibentuk oleh politisi terpilih yang dicopot dari jabatannya oleh tentara. (Aljazeera/OL-12)