Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Jepang berencana untuk membebaskan persyaratan visa turis sebagai bagian dari pelonggaran kontrol perbatasan, yang diberlakukan untuk menghentikan penyebaran covid-19.
Adapun kabar tersebut dilaporkan Fuji News Network (FNN). Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dapat memutuskan pada awal minggu ini tentang pelonggaran kebijakan tersebut. Hal itu juga akan memungkinkan wisatawan individu untuk mengunjungi Jepang, tanpa pemesanan agen perjalanan.
Baca juga: Cara Baru Bisnis Pemandian Tradisional Jepang untuk Tetap Eksis
Sebelum pandemi covid-19, melanda, Jepang tidak memerlukan visa turis untuk 68 negara. Diketahui, pemerintah Jepang mungkin akan menghapus batas harian kedatangan turis pada Oktober mendatang.
Wakil Kepala Sekretaris Kabinet Pemerintahan Seiji Kihara mengatakan bahwa pelemahan nilai tukar yen, paling efektif dalam menarik kedatangan wisatawan. Langkah lebih lanjut harus diambil untuk meningkatkan kunjungan turis asing.
Pekan lalu, Jepang menaikkan plafon harian kunjungan wisatawan menjadi 50.000 orang. Serta, menghilangkan syarat tes covid-19 pra-keberangkatan. Hal itu mengurangi salah satu tindakan perbatasan paling ketat di antara negara ekonomi utama.(Straitstimes/OL-11)
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
BSKDN Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meneguhkan peran sebagai policy hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Ribut-ribut soal kebijakan, prosedur, atau perubahan iklim sering kali menutupi fakta bahwa pengambil kebijakan dan pelaku perusakan alam tetap luput dari pertanggungjawaban.
Di tengah turbulensi sosial, geopolitik, dan perkembangan teknologi, institusi publik perlu memperbarui pendekatan tata kelola.
Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira menegaskan pentingnya Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) sebagai pijakan utama dalam menentukan arah kebijakan pembangunan nasional.
PARA pemimpin Tiongkok berjanji akan fokus meningkatkan ekonomi pada tahun 2023 dan memberikan isyarat kebiajakan yang ramah terhadap bisnis.
Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok (NHC) mengakui jumlah kasus covid-19 saat ini tidak lagi mencerminkan fakta di lapangan.
KETIKA angka kasus penularan COVID-19 turun, sejumlah kota di Tiongkok melonggarkan pembatasan dan menurunkan frekuensi tes massal pengujian serta durasi karantina.
KESIAPAN pemerintah dalam penanggulangan Covid -19 telah membawa dampak positif bagi sektor perhotelan di Indonesia.
Pada Selasa (17/50, Kepala Eksekutif Carrie Lam mengatakan kota itu akan membatalkan langkah-langkah jarak sosial pada 19 Mei 2022 seperti yang diumumkan sebelumnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved