Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENGADILAN junta Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama enam tahun kepada Aung San Suu Kyi atas tuduhan korupsi. Vonis itu membuat total vonis yang diterima pemenang Nobel Perdamaian itu menjadi 17 tahun.
Suu Kyi telah ditahan sejak pemerintahannya digulingkan oleh militer dalam kudeta pada 1 Februari tahun lalu yang mengakhiri periode demokrasi singkat di negara Asia Tenggara itu.
Sejak saat itu, perempuan berusia 77 tahun itu telah diganjar serangkaian dakwaan termasuk melanggar undang-undang rahasia negara, korupsi, dan kecurangan pemilu. Jika divonis bersalah di semua dakwaan itu, Suu Kyi terancam dihukum penjara selama puluhan tahun.
Baca juga: PBB Kutuk Eksekusi Junta Myanmar
Suu Kyi divonis penjara selama enam tahun untuk empat dakwaan korupsi. Masing-masing dakwaan itu memiliki hukuman maksimal 15 tahun. Suu Kyi dihukum dengan vonis masing-masing tiga tahun namun tiga dari vonis itu dijalankan secara bersamaan.
Seorang sumber mengatakan Suu Kyi terlihat sehat dan menolak memberikan tanggapan atas vonis yang diterimanya.
Suu Kyi, sebelumnya, telah divonis penjara selama 11 tahun karena korupsi, memicu kebencian terhadap militer, melanggar protokol covid-19, dan melanggar undang-undang telekomunikasi.
Wartawan dilarang menghadiri sidang Suu Kyi dan kuasa hukum mantan pemimpin Myanmar itu tidak diizinkan berbicara dengan media.
Amerika Serikat (AS) mengecam vonis terbaru Suu Kyi itu dan menyebutnya mencoreng keadilan dan hukum.
"Kami meminta rezim Myanmar untuk segera membebaskan Aung San Suu Kyi dan semua yang ditahan secara tidak benar, termasuk para pejabat politik," ujar seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS. (AFP/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Melalui foundation ini, Daw Aung San Suu Kyi ingin melanjutkan warisan ibunya dalam memajukan kesejahteraan rakyat Myanmar
LEBIH dari 2.000 pengungsi baru Rohingya memasuki Bangladesh sejak runtuhnya pemerintahan Sheikh Hasina pada 5 Agustus.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved