TIGA menteri luar negeri yang sedang mencuri perhatian dunia yakni Antony Blinken dari Amerika Serikat, Sergey Lavrov (Rusia), dan Wang Yi (Tiongkok), menghadiri East Asia Summit atau EAS di Phnom Penh, Jumat (5/8).
EAS adalah forum ASEAN untuk bertemunya 18 negara di Kawasan Indo-Pasifik, 10 dari ASEAN dan 8 dari mitra wicara seperti Australia, RRT, India, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.
Pertemuan berlangsung sangat dinamis karena tidak semua isu dapat disepakati. Isu mengenai masalah cross-strait development didebatkan secara ekstensif dan mendalam oleh semua peserta terutama tentunya oleh Tiongkok dan Amerika. Tidak ketinggalan isu Ukraina diangkat oleh Rusia dan Jepang.
Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi terkait EAS yang menjadi rangkaian kegiatan Pertemuan ke-55 Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM). Dalam pertemuan kali ini, Indonesia sebagai incoming chair EAS mendapatkan kesempatan pertama bicara di antara Menteri Luar Negeri negara partisipan EAS lainnya
Menurut Retno, EAS ibarat kapal di mana seluruh negara peserta mendayung bersama untuk mencapai tujuan, yaitu perdamaian dan stabilitas.
Ia secara terus terang sampaikan kekhawatiran mengenai situasi dunia saat ini. Perang bukan lagi sesuatu yang tidak mungkin terjadi, namun sudah merupakan bagian realitas.
Bukan tidak mungkin kawasan lain akan mengalami hal yang sama, mengingat sejumlah flashpoints dapat berubah menjadi konflik terbuka, termasuk Myanmar dan situasi di Taiwan Straits. “Oleh karena itu, dunia saat ini sangat memerlukan kearifan dan tanggung jawab semua pemimpin, semua negara, agar perdamaian dan stabilitas terjaga," kata Retno.
Ia menambahkan, Indo-Pasifik merupakan kawasan yang sangat strategis bagi dunia, termasuk bagi pemulihan ekonomi dunia. Untuk mencapai stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik, Retno menyampaikan tiga pemikiran untuk EAS.
Pertama, EAS harus terus dibangun dengan menggunakan paradigma kolaborasi. ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) dibuat memang untuk menebarkan paradigma kolaborasi tidak saja di ASEAN, namun juga lebih jauh dari Kawasan Asia Tenggara. Yang diperlukan saat ini adalah kerja sama konkret.
“Dan kerja sama ini hanya dapat dilakukan jika semua menjalankan positive sum game, di mana semua pihak akan memiliki keuntungan dengan adanya kerja sama ini," ungkapnya.
Kedua, EAS harus dinavigasi dengan menggunakan Piagam PBB dan Hukum Internasional. “Pada saat lautan gelap dan guideless, maka Piagam PBB dan Hukum Internasional seharusnya menjadi lighthouse-nya," ujar dia.
Ketiga, EAS harus menjadi model bagi arsitektur Kawasan. Isu inklusivitas menjadi kunci dan ASEAN terus membuka pintu bagi kerja sama dengan semua pihak melalui ASEAN-led mechanism. Sebagai penutup, Menlu RI mengajak semua negara untuk bekerja sama dalam menciptakan stabilitas, perdamaian dan kemakmuran di Kawasan Indo-Pasifik.
"Sangat dinamis, tidak semua isu tentunya dapat disepakati. Tetapi paling tidak EAS memang dibentuk disediakan untuk forum diskusi, diskusi berarti memang bukan semuanya harus kita sepakati tetapi selama masih bisa duduk, masih kita bisa berdiskusi, saya kira ini lebih baik daripada masing-masing sudah tidak berbicara satu sama lain," ujarnya kepada Media Indonesia selepas pertemuan. (OL-8)
