Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR RI Christina Aryani mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Korea Selatan pada Kamis (28/7)) lalu memperlihatkan hubungan yang kuat antar kedua negara. Ia menilai hasil pertemuan pimpinan kedua negara tersebut diharapkan berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.
“Kunjungan Presiden Jokowi ke Korea Selatan dalam rangkaian kunjungannya ke Beijing dan Tokyo semakin memperlihatkan kemitraan strategis kita dengan Korea Selatan," kata Christina dalam keterangannya, Senin (1/8).
Christina menyampaikan, sehari sebelumnya delegasi Komisi I DPR RI juga berada di Korea Selatan dalam rangka tugas pengawasan kinerja Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).
Dalam kunjungan tersebu, Komisi I DPR memastikan beberapa isu yang harus dikawal dengan baik untuk memperkuat diplomasi RI di Korsel.
"Diplomasi tersebut seperti ekonomi, budaya, pariwisata, perlindungan WNI, dan menjajaki kemungkinan peluang kerja di luar sektor manufacturing dan perikanan bagi pekerja migran Indonesia," ujarnya.
Selain isu ekonomi, kata politisi Partai Golkar tersebut, Komisi I DPR RI memberikan beberapa catatan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia seiring dengan dimulainya lagi pengiriman PMI ke Korsel.
Baca juga : Langkah Strategis Jokowi Dorong Percepatan Pemulihan Ekonomi Global
Menurut dia, Korsel adalah investor terbesar keenam di Indonesia sehingga sangat wajar Presiden Jokowi memberi perhatian khusus dalam kunjungannya, terutama Presiden sendiri yang menghadiri pertemuan-pertemuan dengan para CEO perusahaan Korea Selatan.
"Ini memperlihatkan komitmen pemerintah memastikan Korsel adalah mitra strategis kita di bidang ekonomi, sekaligus memperlihatkan iklim investasi Indonesia saat ini yang kian kondusif," kata legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta II tersebut.
Dia menilai kunjungan yang dilakukan Presiden Jokowi turut menguatkan diplomasi RI di Korsel yang selama ini sudah dilakukan dengan baik oleh perwakilan RI di Seoul.
Dari pertemuan dengan KBRI, Christina mengapresiasi inisiatif terbentuknya fungsi di KBRI untuk mendorong ekraf, digital, percepatan start up, dan diplomasi publik.
"Kami mendorong KBRI untuk mengupayakan agar pekerja migran kita kita bisa merambah sektor lain di luar perikanan dan manufaktur. Karena ada potensi PMI kita untuk masuk pada bidang-bidang lain, misalnya pertanian," ujar Anggota Badan Legislasi DPR RI itu. (RO/OL-7)
Kunjungan kerja luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto ke Pakistan dan Rusia disebut sebagai tindakan inkonsisten dari Kepala Negara.
Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat khusus sebelum kunjungan kerja ke Australia
Kunjungan Komisi X DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Hetifah Sjaifudian dan Wakil Ketua Lalu Hadrian Irfani bersama para anggota DPR RI Komisi X lainnya.
Kunker Wilayah Selatan berlangsung pada 17-19 September 2025 melintasi Balikpapan, Penajam Paser Utara (PPU), dan Paser.
Rangkaian kunjungan diakhiri dengan pertemuan dan silaturahmi Gubernur bersama manajemen PT Berau Coal di Tanjung Redeb.
Gubernur Harum mengajak seluruh pemangku kepentingan di Berau, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat, untuk bersama-sama menjaga harmoni.
Perdana Menteri Kanada Mark Carney bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing. Kunjungan pertama dalam 8 tahun ini menjadi titik balik hubungan kedua negara.
Ia menilai Indonesia sebaiknya mendorong penurunan eskalasi konflik, terutama karena Indonesia telah ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2026.
Pimpinan Komisi I DPR RI mengecam keras aksi bintang film dewasa asal Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue, yang dinilai melecehkan bendera Merah Putih.
AYIMUN 19th di Bangkok mempertemukan ratusan generasi muda dari 35 negara untuk belajar diplomasi global melalui lima council internasional.
Yuddy Chrisnandi menyoroti lemahnya peran lembaga internasional seperti PBB, OECD, G20, dan IMF, yang kini menghadapi ujian eksistensi dan relevansi di tengah meningkatnya ketegangan global.
Rini Widyantini menyoroti transformasi birokrasi digital yang tengah dijalankan pemerintah, serta pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat tata kelola publik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved