Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengidentifikasi 94 negara atau sekitar 1,2 miliar orang, yang mengalami dampak krisis pangan, energi dan keuangan akibat konflik Rusia-Ukraina.
Dari keterangan resmi Kemenko Bidang Perekonomian, Sabtu (25/6), disebutkan bahwa PBB tengah mengelola dana sebesar US$21 juta, atau sekitar Rp311 miliar lebih untuk pembiayaan ke depan.
Setidaknya, 70 negara yang telah mengajukan proposal bantuan, dengan 69 negara di antaranya telah disetujui senilai US$17 juta.
"Saat ini krisis global masih mendominasi berita utama di seluruh dunia, yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina," ujar Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed.
Baca juga: Bangkrut, Sri Lanka Izinkan Wanita Muda Bekerja di Luar Negeri
Pihaknya menggarisbawahi bahwa sulit untuk menemukan solusi efektif, khususnya krisis pangan dunia, tanpa paket kebijakan terintegrasi. Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso selaku Sherpa Global Crisis Response Group (GCRG) on Food, Energy and Finance, hadir dalam pertemuan Steering Committee Meeting secara virtual.
Pertemuan dipimpin oleh Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina J. Mohammed, yang membahas implementasi dari Rekomendasi dari Brief No. 2 GCRG. Di antaranya, upaya untuk stabilisasi pasar global, mengatasi ketidakpastian harga komoditas.
PBB telah memobilisasi country team dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO untuk memimpin proposal pendanaan, yang didukung oleh United Nations Development Programe (UNDP), UNICEF dan 22 Lembaga lainnya.
Baca juga: Akademisi UGM: Tanda-Tanda Ancaman Krisis Pangan Kian Nyata
“Kami telah mengajukan proposal kepada G20 Finance Minister untuk mendukung IMF terkait program Food Import Financing Facility (FIFF),” jelas Dirjen FAO Dong You.
Sementara itu, John Denton Sekjen International Chamber of Commerce, menyarankan agar PBB mengeluarkan resolusi untuk membuka akses Laut Hitam terhadap arus komoditas pangan dan energi. Hal ini dapat didukung oleh negara G7.
Muhammad Al Jasser, Presiden IsDB (Islamic Development Bank), menyampaikan bahwa OPEC Fund telah menyelenggarakan pertemuan di Vienna dengan institusi regional, termasuk Arab Coordination Group. Mereka berkomitmen atas paket proyek US$10 miliar sebagai bantuan.(OL-11)
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Monit, platform manajemen pengeluaran bisnis, berhasil meraih pendanaan sebesar US$2,5 juta dalam putaran terbaru yang dipimpin oleh Cento Ventures.
Selama lebih dari 10 tahun, gerakan ini menunjukkan cara aksi kolektif masyarakat untuk membuka akses pendanaan bagi berbagai inisiatif sosial.
JURU Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Refki Saputra mengatakan untuk mengoptimalkan program perhutanan sosial diperlukan kolaborasi.
BRI catat efisiensi pendanaan lewat strategi CASA, BRImo, dan AgenBRILink, himpun DPK Rp1.421 triliun di Kuartal I 2025. Cost of fund turun jadi 3,5%.
Gedung Putih memerintahkan seluruh lembaga federal batalkan kontrak dengan Universitas Harvard, dengan total sekitar US$100 juta.
Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang pendanaan federal untuk penelitian gain-of-function di negara asing seperti Tiongkok dan Iran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved