AS Tengahi Negosiasi Laut Merah antara Saudi, Israel, Mesir

AMERIKA Serikat diam-diam menengahi pembicaraan antara Arab Saudi, Israel, dan Mesir mengenai transfer dua pulau strategis Laut Merah ke Riyadh. Kantor berita Israel, Walla, melaporkan pada Rabu (25/5).

Sejumlah sumber mengatakan kepada Walla dilansir oleh Middle East Eye bahwa pembicaraan itu untuk menyepakati kebijakan keamanan yang disepakati antara Israel dan Arab Saudi. Ini pun akan menciptakan hubungan hangat antara kedua negara untuk pertama kali.

Arab Saudi secara historis menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebelum resolusi yang adil ditemukan untuk Palestina. Negosiasi, yang dipelopori oleh koordinator Gedung Putih Timur Tengah Brett McGurk, bertujuan meresmikan transfer pulau Tiran dan Sanafir--terletak di jalur laut menuju pelabuhan Aqaba di Yordania dan Eilat di Israel--dari Mesir ke Arab Saudi.

Pulau-pulau itu diduduki oleh Israel pada 1967 selama Perang Enam Hari. Pulau itu diserahkan kembali kepada Mesir pada 1982 ketika kedua belah pihak menandatangani perjanjian damai Camp David.

Baca juga: Pejabat Senior Israel Kunjungi Saudi, Persiapan Normalisasi Hubungan?

Arab Saudi telah lama mengeklaim kepemilikan pulau-pulau itu. Mesir, imbuhnya, mengendalikan pulau-pulau itu sejak 1950 untuk perlindungan atas permintaan Riyadh.

Pada 2018, Mahkamah Agung Mesir menyetujui kesepakatan antara kedua negara yang menyerahkan pulau-pulau itu ke Arab Saudi meskipun ada kemarahan publik terhadap langkah tersebut. Namun, transfer itu menunggu kesepakatan tentang nasib pasukan pengamat multinasional yang dibentuk sebagai bagian dari perjanjian damai Mesir-Israel 1979 untuk menjamin kebebasan navigasi di selat itu.

Arab Saudi ingin mengakhiri pekerjaan pasukan multinasional tetapi berjanji untuk mempertahankan demiliterisasi dan memastikan kebebasan navigasi. Menurut laporan Walla, Israel meminta pengaturan keamanan alternatif untuk mengakhiri pekerjaan pasukan tersebut.

Israel juga meminta agar Arab Saudi mengizinkannya menggunakan wilayah udaranya untuk mempersingkat penerbangan ke India, Thailand, dan Tiongkok. Ia juga ingin Arab Saudi mengizinkan penerbangan langsung antara kedua negara bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji ke Mekah.

Baca juga: Iran Sebut Zionis Kontrol Kebijakan AS terkait Kesepakatan Nuklir

AS mendorong kesepakatan yang akan dicapai sebelum akhir Juni itu menjelang tur Timur Tengah yang direncanakan oleh Presiden Joe Biden yang mencakup Israel dan kemungkinan Arab Saudi. Biden berkampanye untuk menjadikan Saudi sebagai negara paria dan menandatangani rilis dokumen CIA yang menyalahkan penguasa de facto negara itu, Putra Mahkota Mohammed Bin Salman, atas pembunuhan kolumnis Washington Post dan Middle East Eye, Jamal Khashoggi.

Normalisasi Arab-Israel

Laporan Rabu datang dengan latar belakang dorongan normalisasi oleh AS antara Israel dan beberapa negara Arab. Pada 2020, Israel menandatangani kesepakatan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan, yang kemudian dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.

Dalam kolom yang diterbitkan di Wall Street Journal pada Maret 2021, mantan penasihat Gedung Putih Jared Kushner-- yang memainkan peran penting dalam kesepakatan normalisasi--menulis bahwa normalisasi antara Arab Saudi dan Israel di depan mata. Ia menyatakan, "Kita menyaksikan sisa-sisa terakhir dari yang dikenal sebagai konflik Arab-Israel."

Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan mengatakan selama wawancara CNN sebulan kemudian bahwa kesepakatan normalisasi dengan Israel akan sangat membantu dan membawa manfaat luar biasa ke Timur Tengah. Namun ia mengatakan itu tidak dapat terjadi tanpa membahas masalah orang-orang Palestina.

Baca juga: AS Salurkan Dana Saudi untuk Investasi di Israel, terkait Indonesia?

Para pejabat Saudi telah berulang kali mengatakan kerajaan itu tetap berkomitmen pada Inisiatif Perdamaian Arab yang mensyaratkan pengakuan Israel atas pembentukan negara Palestina merdeka dalam perbatasan 1967. Namun, pada November 2020, Pangeran Mahkota Saudi MBS bertemu secara diam-diam dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di kerajaan tersebut, menurut beberapa laporan media Israel saat itu.

Disebut-sebut oleh mantan presiden Donald Trump dan para pembantunya sebagai pencapaian diplomatik yang luar biasa, kesepakatan normalisasi antara negara-negara Arab dan Israel tidak menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina dan tidak ada satu pun negara-negara Arab yang melakukan normalisasi yang pernah berperang dengan Israel. Israel terus membangun dan memperluas pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki dalam jumlah yang sama dengan pencaplokan de-facto tanah bagi negara Palestina masa depan akan didirikan. (OL-14)