PBB Akan Bahas Pembatasan Hak Veto Anggota Tetap Dewan Keamanan

LIECHTENSTEIN akan mengadakan Sidang Umum PBB pada Selasa untuk memperdebatkan rancangan resolusi yang mewajibkan lima anggota tetap Dewan Keamanan untuk membatasi penggunaan hak veto mereka.

Sebuah ide lama yang bertujuan untuk membuat anggota tetap Dewan Keamanan agar mengurangi penggunaan hak veto mereka kembali dihidupkan menyusul adanya invasi Rusia baru-baru ini ke Ukraina.

Hak veto yang dimiliki Rusia telah memungkinkan negara itu untuk melumpuhkan tindakan di Dewan Keamanan.

Proposal yang diajukan Liechtenstein, yang disponsori bersama oleh sekitar 50 negara termasuk Amerika Serikat, harus menjadi subjek pemungutan suara yang akan datang, menurut diplomat. Namun, ide tersebut tidak mendapat dukungan satu pun dari empat anggota tetap Dewan Keamanan, seperti Rusia, Tiongkok, Prancis dan Inggris.

Dewan Keamanan juga memiliki 10 anggota tidak tetap, yang tidak memiliki hak veto.

Baca juga: WNI di Ukraina Menjadi Saksi Kabar Bohong Rusia

Teks proposal itu, yang diperoleh AFP, mengatur pertemuan 193 anggota Majelis Umum dalam waktu 10 hari kerja sejak pemberian veto oleh satu atau lebih anggota tetap Dewan Keamanan, untuk mengadakan pembahasan tentang situasi di mana hak veto diberikan.

Di antara yang telah berkomitmen untuk memberikan suara untuk teks tersebut adalah Ukraina, Jepang dan Jerman. Adapun Jepang dan Jerman berharap agar kewenangan sebagai anggota tetap di Dewan Keamanan bisa diperbesar. Hal itu mengingat pengaruh politik dan ekonomi global mereka.

Sementara itu, India, Brasil atau Afrika Selatan, dan pesaing lain yang ingin masuk dalam anggota tetap belum terungkap.

Menurut seorang diplomat, Prancis akan mendukung teks proposal itu, meski tidak mensponsori teks tersebut. Inggris, Tiongkok dan Rusia, yang dukungannya akan sangat penting untuk inisiatif kontroversial seperti itu, belum jelas diketahui suaranya.

Sejak veto pertama yang pernah digunakan oleh Uni Soviet pada tahun 1946, Moskow telah menerapkannya 143 kali, jauh di depan Amerika Serikat (86 kali), Inggris (30 kali) atau Tiongkok dan Prancis (masing-masing 18 kali).

"Kami sangat prihatin dengan pola memalukan Rusia yang menyalahgunakan hak vetonya selama dua dekade terakhir," kata Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam sebuah pernyataan.

Adopsi resolusi Liechtenstein, tambahnya, akan menjadi langkah signifikan menuju akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab semua anggota tetap Dewan Keamanan.

Prancis, yang terakhir menggunakan veto pada tahun 1989, mengusulkan pada tahun 2013 bahwa anggota tetap secara kolektif dan sukarela membatasi penggunaan veto mereka jika terjadi kekejaman massal. Disponsori bersama oleh Meksiko dan didukung oleh 100 negara, proposal tersebut sejauh ini terhenti. (AFP/OL-4)