Iran Jatuhkan Sanksi pada 24 Pejabat AS Atas Tuduhan Terorisme dan Pelanggaran HAM

IRAN telah menambahkan 24 pejabat dan warga Amerika Serikat (AS) ke dalam daftar hitam individu yang terkena sanksi atas tuduhan terorisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) rakyat Iran.

Pada Sabtu (9/4), Kementerian Luar Negeri Iran mengumumkan telah menargetkan sembilan orang karena keterlibatan mereka dalam aksi teroris.

Mereka, antara lain, mantan Kepala Staf Angkatan Darat AS dan Komandan Jenderal Pasukan Multinasional di Irak George W Casey Jr, mantan komandan Komando Pusat Amerika Serikat Joseph Votel, mantan pengacara Donald Trump, Rudy Giuliani, dan beberapa diplomat AS saat ini serta mantan diplomat Amerika di Palestina dan Libanon.

Baca juga: AS Belum Setujui Proposal Iran Soal Perjanjian Nuklir

Kementerian Luar Negeri juga memasukkan 15 orang ke dalam daftar hitam karena pelanggaran HAM berat.

Daftar itu terutama mencakup orang-orang yang membantu memberlakukan dan memperluas sanksi AS terhadap Iran selama pemerintahan Trump dan Obama.

Beberapa mantan pejabat Departemen Keuangan dan beberapa eksekutif di Kharon, sebuah perusahaan analisa data dan konsultan, juga masuk dalam daftar hitam tersebut.

Pemerintahan Barack Obama memberlakukan banyak sanksi atas program nuklir Iran selama masa jabatannya. Kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia mencabut sebagian besar dari sanksi tersebut, tetapi Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi itu selain memperkenalkan sanksi baru yang terus diberlakukan oleh pemerintahan Joe Biden.

Sebelumnya, Iran telah mengumumkan sanksi terhadap pejabat AS pada dua kesempatan. Sanksi tersebut menargetkan 60 orang secara keseluruhan. Mereka termasuk Trump, pejabat tingginya, termasuk mantan menteri luar negeri Mike Pompeo, dan puluhan pejabat yang mewakili kepentingan militer dan diplomatik AS di seluruh wilayah.

Sanksi baru tersebut diumumkan ketika pembicaraan tidak langsung antara Iran dan AS untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015 terhenti dalam beberapa pekan terakhir. (Al Jazeera/OL-1)