Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyita aset milik Afganistan senilai 3,5 miliar dolar atau setara Rp 50 triliun. Dalihnya pemerintah Afganistan sebelumnya terlibat dalam kegiatan terorisme dan dana tersebut akan didonasikan untuk korban World Trade Center, 9 November, atau 911.
Dilansir The Associated Press, rakyat Afganistan menolak keputusan Washington itu dengan cara turun ke jalan. Mereka menilai langkah AS tidak manusiawi dan tidak bisa membalas budi kepada rakyat Afganistan yang telah membantu dalam memerangi terorisme.
Kebijakan ini sontak menuai kecamatan dari banyak negara. Beberapa negara yang menolak sikap AS tersebut di antaranya Tiongkok.
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjajaran (Unpad) Teuku Rezasyah penyitaan aset negara lain adalah kebijakan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Terlebih penyitaan dilakukan terhadap Afghanistan, negera yang hancur akibat pendudukan oleh AS.
"Klaim hasil penyitaan tersebut akan diberikan pada para korban peristiwa 911 itu adalah tidak sebanding engan kerusakan lahir batin yang diderita rakyat Afghanistan, selama 20 tahun penjajahan tersebut," katanya.
Rakyat Afghanistan telah terpecah belah, kata pria yang akrab disapa Reza, hilang kebanggaanya atas sejarah mereka, walau tiada hentinya mengais bantuan internasional yang tidak kunjung datang, karena masa depan mereka tersandera oleh egoisme AS di PBB.
Menurut dia cara serupa tengah dilakukan AS terhadap Rusia yang sedang berkonflik dengan Ukraina. Ia meyakini jurus yang dilakukan Washington akan menjadi buah simalakama.
Negara-negara raksasa ekonomi seperti Arab Saudi dan Uni Arab Emirat akan secara sunguh-sungguh mempelajari kebijakan sanksi ekonomi dan pembekuan aset AS. "Alangkah baiknya jika pemerintah Indonesia meningkatkan kualitas perundang-undangan dan prosedur dibidang investasi, sehingga menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi yang ramah dan berdaya saing," pungkasnya. (The Associated Press/Cah)
Meski mengakui adanya hasil kajian internal dari tim Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia (UI) yang menyarankan aset tersebut menjadi milik Pertamina.
Implementasi asuransi BMN dengan skema PFB ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi aset strategis dari bencana.
Ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara, Rabu (26/11) pagi.
Kementerian ATR/BPN terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam percepatan sertifikasi aset milik negara dengan menyerahkan 254 sertifikat aset pada kepala daerah Sulsel
KPK menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Whoosh. Aset milik negara diduga dijual kembali ke negara dalam pengadaan lahan
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani meresmikan "Beloft" (Bulog Lifestyle Opportunity Food and Territory) di Kawasan Ex Goro, Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved