Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
JUNTA militer Myanmar, pada Sabtu (12/2), mengumumkan amnesti bagi lebih dari 800 tahanan untuk menandai Hari Persatuan negara itu.
Negara itu berada dalam kekacauan sejak kudeta tahun lalu, dengan aksi protes massa dan tindakan keras militer berikutnya yang telah menewaskan lebih dari 1.500 warga sipil, menurut kantor hak asasi manusia PBB.
Kepala Junta Militer Jenderal Min Aung Hlaing mengeluarkan perintah pengampunan untuk 814 tahanan untuk memperingati 75 tahun Hari Persatuan, kata media pemerintah.
Dikatakan juru bicara junta Zaw Min Tun kepada AFP, mereka yang diberi amnesti sebagian besar akan berasal dari penjara di pusat komersial Yangon.
Baca juga: Pemimpin Sipil Myanmar Aung San Suu Kyi Hadapi Dakwaan Baru
Dia tidak mengatakan apakah akademisi Australia Sean Turnell yang ditahan - yang telah ditahan selama lebih dari setahun - akan termasuk di antara mereka yang dibebaskan.
Turnell, seorang profesor ekonomi Australia, bekerja sebagai penasihat untuk pemimpin sipil yang digulingkan Aung San Suu Kyi ketika dia ditangkap pada Februari 2021 lalu, hanya beberapa hari setelah kudeta militer.
Dia didakwa melanggar undang-undang rahasia resmi Myanmar dan menghadapi hukuman maksimal 14 tahun penjara jika terbukti bersalah.
Junta membebaskan sekitar 23.000 tahanan April lalu, dengan beberapa kelompok hak asasi pada saat itu khawatir langkah itu akan membebaskan ruang bagi penentang militer dan menyebabkan kekacauan.
Jumlah yang sama juga dirilis pada Hari Persatuan tahun lalu.
Pada Sabtu (12/2), junta menandai Hari Persatuan dengan unjuk kekuatan di ibu kota Naypyidaw.
Ratusan tentara berbaris bersama pegawai negeri sipil mengibarkan bendera negara secara serempak dan rombongan menampilkan tarian koreografi.
Helikopter yang membawa bendera kuning, hijau dan merah negara itu berkibar di atas, diikuti oleh jet yang mengikuti warna yang sama dalam asapnya.
Analis independen Myanmar David Mathieson menyebut pawai tersebut sebagai "seni pertunjukan".
"Pesan untuk Hari Persatuan sangat bertentangan dengan kenyataan di Myanmar," katanya kepada AFP, seraya menambahkan junta tidak tulus tentang perdamaian.
"Sangat tidak masuk akal bahwa pada peringatan 75 tahun Hari Persatuan negara ini lebih terpecah daripada titik mana pun dalam sejarahnya," katanya.
Dalam pidatonya di depan pasukan, Min Aung Hlaing mengulangi klaim militer atas kecurangan besar-besaran dalam pemilihan umum 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi. (AFP/Nur/OL-09)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Usai amnesti terhadap AP diberikan, WNI tersebut dideportasi ke luar Myanmar pada 19 Juli 2025 melalui Thailand sebelum tiba di tanah air.
LEBIH dari 500 orang terdiri dari warga sipil dan tentara Myanmar melarikan diri ke wilayah Thailand pada Sabtu (13/7) setelah terjadi serangan oleh kelompok etnis bersenjata.
ANGGOTA Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan pemerintah tak perlu menggunakan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk membebaskan WNI selebgram yang ditahan di Myanmar.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved