Uni Eropa, pada Kamis (30/12), mengatakan pihaknya mendukung embargo senjata internasional terhadap rezim militer Myanmar dan memperketat sanksinya sendiri menyusul pembantaian pekan lalu terhadap lebih dari 30 orang.
Pembunuhan itu terjadi pada Malam Natal di negara bagian Kayah, di mana pemberontak pro-demokrasi memerangi militer, yang mengambil alih pemerintah dari pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada Februari.
"Mengingat meningkatnya kekerasan di Myanmar, diperlukan peningkatan tindakan pencegahan internasional, termasuk embargo senjata," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak kudeta militer pada Februari, dengan lebih dari 1.300 orang tewas dalam tindakan keras oleh pasukan keamanan, menurut kelompok pemantau lokal.
Sejak kudeta, UE telah memberlakukan sanksi yang ditargetkan pada militer Myanmar, para pemimpin dan entitasnya.
Blok tersebut juga menghentikan bantuan keuangan UE kepada pemerintah dan membekukan bantuan yang dapat dilihat sebagai melegitimasi rezim militer. (AFP/OL-12)
