Pemimpin Taliban Larang Hukum Pendukung Rezim Terdahulu

PEMIMPIN tertinggi Taliban memerintahkan para pejuang tidak menghukum anggota mantan rezim Afghanistan karena kejahatan masa lalu. Ini disampaikan beberapa hari setelah video seorang komandan tentara dipukuli menjadi viral di media sosial.

Perintah yang ditulis di Twitter pada Kamis (30/12) oleh juru bicara kelompok Mohammad Naeem itu juga mendesak otoritas Taliban untuk mencegah warga Afghanistan meninggalkan negara itu karena mereka tidak akan dihormati di luar negeri. "Jangan menghukum karyawan rezim sebelumnya atas kejahatan masa lalu mereka," kata Mullah Hibatullah Akhundzada kepada pengikutnya di Kandahar, tempat kelahiran gerakan Islam garis keras.

Pemimpin Taliban, yang tidak difilmkan atau difoto di depan umum selama bertahun-tahun, mengatakan amnesti umum yang diumumkan setelah kelompok Islamis itu mengambil alih kekuasaan pada Agustus harus dihormati. Taliban dituduh oleh PBB, Amnesty International dan Human Rights Watch atas puluhan pembunuhan di luar proses hukum terhadap anggota mantan pasukan keamanan dan pemerintahan.

Pada Rabu, kelompok itu mengatakan pejuang yang terlihat berulang kali menampar seorang mantan komandan tentara dalam video yang dibagikan secara luas akan dihukum. Itu menjadi reaksi resmi yang langka terhadap sejumlah video dan gambar serupa, bahkan lebih mengerikan, yang beredar di media sosial yang menunjukkan kebrutalan Taliban.

Pada Selasa, sekelompok kecil wanita memprotes di ibu kota Kabul menentang kekerasan tersebut. Ribuan warga Afghanistan, terutama yang terkait dengan rezim sebelumnya, sangat ingin meninggalkan negara itu, tetapi Akhundzada mengatakan para pejabat Taliban harus mendorong mereka untuk tetap tinggal.

Baca juga: AS Tunjuk Utusan untuk Bela Hak-Hak Perempuan Afghanistan

"Afghanistan tidak memiliki rasa hormat di negara lain. Jadi tidak ada warga Afghanistan yang boleh pergi," kata Naeem mengutip perkataannya. Eksodus telah diperburuk oleh ekonomi yang runtuh dan krisis kemanusiaan yang diperingatkan oleh PBB telah menyebabkan perluasan kelaparan. (France24/OL-14)