Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
INDONESIA mampu menangani persoalan iklim dengan baik karena adanya kebijakan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dipertimbangkan dengan saksama hingga akhirnya bisa berjalan beriringan.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11).
Di hadapan para pemimpin dunia, kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia memiliki program prioritas yang dinamai Perhutanan Sosial. Kebijakan itu dibuat agar konservasi hutan dapat berjalan bersamaan dengan terciptanya penghidupan bagi masyarakat di sekitar.
Hal tersebut sangat penting mengingat 34% dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau bahkan di dalam kawasan hutan.
"Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan. Ada jutaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," ujar Jokowi.
Baca juga: Dunia Akui Pengendalian Iklim di Indonesia Alami Kemajuan Signifikan
Secara global, kepala negara mengatakan ada 90% penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan mereka begitu bergantung pada hutan.
Oleh karena itu, ia sangat menyesali jika ada pihak-pihak yang bermain dengan isu perubahan iklim tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
"Hal itu akan menggerus kepercayaan terhadap kerja sama internasional mengatasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Jokowi menekankan bahwa Indonesia siap untuk berbagi pengalaman kepada dunia terkait pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Itu merupakan satu-satunya pilihan yang realistis untuk dijalankan.
"Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," ajaknya.
Sebelumnya, pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi.
"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia bisa turun hingga 82%," ungkapnya.
Selain itu, pada 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9% jika dibandingkan 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12% lebih banyak hutan primer. Ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah, kami mengalami perbaikan," tandasnya.(OL-4)
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
KETUA DPP PDIP Ronny Talapessy mengatakan penetapan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku kental muatan politis.
ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Perlu masuk menjadi hal prioritas
PEMERINTAH Indonesia mempersiapkan sejumlah best practice keberhasilan upaya pengendalian iklim dalam COP 27 di Mesir, bulan depan.
Delegasi Indonesia diminta membawa kepentingan negara berkembang dalam forum COP 27 di Mesir, November 2022.
SAAT ini, negara-negara di dunia sedang menggalakkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.
PERTEMUAN tingkat tinggi di bidang lingkungan dan iklim atau COP-27 yang diselenggarakan United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) akan digelar di Mesir, November 2022.
Menteri Siti menyampaikan bahwa penyelenggaraan G20 merupakan momentum untuk mewujudkan tindakan kolektif yang lebih berani untuk mengatasi tiga krisis planet bumi.
DALAM agenda pertemuan pembahasan perubahan iklim tingkat global tersebut, Indonesia memiliki sejumlah poin penting yang akan dibahas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved