Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
INDONESIA mampu menangani persoalan iklim dengan baik karena adanya kebijakan yang selaras antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Aspek lingkungan, ekonomi dan sosial dipertimbangkan dengan saksama hingga akhirnya bisa berjalan beriringan.
Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo saat menjadi salah satu pembicara pada World Leaders Summit on Forest and Land Use yang digelar di Scotish Event Campus, Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11).
Di hadapan para pemimpin dunia, kepala negara menjelaskan bahwa Indonesia memiliki program prioritas yang dinamai Perhutanan Sosial. Kebijakan itu dibuat agar konservasi hutan dapat berjalan bersamaan dengan terciptanya penghidupan bagi masyarakat di sekitar.
Hal tersebut sangat penting mengingat 34% dari seluruh desa di Indonesia berada di perbatasan atau bahkan di dalam kawasan hutan.
"Kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan harus memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial. Kemitraan dengan masyarakat juga diutamakan. Ada jutaan masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup dari sektor kehutanan. Menafikan hal ini bukan saja tidak realistis, namun juga tidak akan sustainable," ujar Jokowi.
Baca juga: Dunia Akui Pengendalian Iklim di Indonesia Alami Kemajuan Signifikan
Secara global, kepala negara mengatakan ada 90% penduduk yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan mereka begitu bergantung pada hutan.
Oleh karena itu, ia sangat menyesali jika ada pihak-pihak yang bermain dengan isu perubahan iklim tanpa mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
"Hal itu akan menggerus kepercayaan terhadap kerja sama internasional mengatasi climate change, dan malah menghalangi pembangunan berkelanjutan yang justru sangat dibutuhkan," imbuhnya.
Jokowi menekankan bahwa Indonesia siap untuk berbagi pengalaman kepada dunia terkait pengelolaan hutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Itu merupakan satu-satunya pilihan yang realistis untuk dijalankan.
"Mari kita kelola hutan yang pro-environment, pro-development, dan people-centered. Ini adalah tujuan utama dari Forest, Agriculture and Commodity Trade Dialogue, atau FACT Dialogue, yang diketuai bersama Indonesia bersama Inggris sehingga hutan akan menjadi solusi berkelanjutan bagi aksi iklim global," ajaknya.
Sebelumnya, pada KTT Pemimpin Dunia COP26, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa sektor kehutanan dan lahan Indonesia akan mencapai Net Carbon Sink pada 2030. Hal tersebut adalah komitmen Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi.
"Capaian nyata Indonesia di sektor kehutanan tidak terbantahkan. Pada 2020, tingkat kebakaran hutan di Indonesia bisa turun hingga 82%," ungkapnya.
Selain itu, pada 2019, penurunan emisi dari hutan dan tata guna lahan ditekan hingga 40,9% jika dibandingkan 2015. Deforestasi hutan Indonesia juga mencapai tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir.
"Ini dilakukan saat dunia tahun lalu kehilangan 12% lebih banyak hutan primer. Ketika banyak negara maju justru mengalami kebakaran hutan dan lahan yang terbesar sepanjang sejarah, kami mengalami perbaikan," tandasnya.(OL-4)
Ada yang tidak puas, tentu tidak sedikit pula yang puas sekaligus mengapresiasi permintaan maaf Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi mengakui, saat ini stok yang ada di Bulog 1,7 juta ton masih harus ditambah lagi sampai akhir tahun, kira-kira 1,5 juta ton.
Jika pemimpin negara sudah tidak netral dan mendukung salah satu pangangan, maka akan terjadi pelanggaran yang massal
Dari pemiliknya, hewan berbobot 1,28 ton dan tinggi badan 168 centimeter ini dibeli dengan harga Rp100 juta.
Peralatan yang modern dan digital ini bisa dijadikan contoh untuk standar kualitas rumah sakit dan manajemennya
Jokowi pada Sabtu menyampaikan ucapan selamat kepada tim nasional U-16 Indonesia yang berhasil menjuarai Piala AFF U-16 2022 dan menyebutnya sebagai sebuah kado bagi HUT RI.
"Yang Mulia kecewa karena tidak bisa hadir secara langsung namun akan memberikan pernyataan kepada peserta COP26 lewat rekaman video."
Dalam agenda besar itu, kepala negara akan menyampaikan perhatian Indonesia dalam upaya menghadapi persoalan perubahan iklim.
PAUS Fransiskus mendesak para peserta untuk bertindak dan bukan sekadar kata-kata dari KTT perubahan iklim, yang dimulai pada Minggu (31/10/2021).
Setelah itu, kepala negara dijadwalkan menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia COP26 yang digelar di Scottish Event Campus (SEC).
Presiden Xi Jinping ialah salah satu nama penting yang hilang di konferensi besar PBB itu.
"Tidak ada seorang pun yang menganggap remeh tantangan di depan namun sejarah membuktikan ketika negara-negara di dunia bersatu, akan selalu ada harapan."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved