PRESIDEN Brasil Jair Bolsonaro dituding bersikap misogini setelah memveto undang-undang yang akan menyediakan pembalut bagi jutaan perempuan Brasil secara gratis.
Jutaan perempuan miskin di Brasil tidak memiliki akses untuk mendapatkan produk kebersihan perempuan saat sedang menstruasi.
Tagar #LivreParaMenstruar (bebas menstruasi) telah meramaikan media sosial selama sepekan terakhir dan sejumlah selebritas ikut mengecam kebijakan veto Bolsonaro pada 7 Oktober lalu itu.
Baca juga: Trudeau akan Umumkan Pemerintahan Baru Kanada pada 26 Oktober
"Bolosnaro telah membuktikan dirinya adalah seorang misogini lewat vetonya itu," kata legislator sayap kiri Marilia Arraes, yang mencetuskan undang-undang itu.
"Kita tidak boleh tinggal diam saat berbicara mengenai kehormatan jutaan perempuan," lanjutnya.
Arraes berharap parlemen akan membataalkan veto Bolsonaro itu.
"Kita tinggal di abad apa? Mengapa kita harus bertarung untuk hal semacam ini? Sekali lagi, kami, kaum perempuan, dilecehkan. Masalah menstruasi telah menjadi masalah kaum miskin sejak lama di negara kita," ujar Preta Gil, putri musisi legendaris Gilberto Gil di Instagram.
Pada Kamis (14/10) malam, Bolsonaro dalam pidato mingguannya di Facebook mengatakan dia harus mencari uang untuk undang-undang itu jika vetonya dibatalkan.
Undang-Undang itu diharapkan membantu 5 juta perempuan, terutama pelajar dari kawasan miskin serta para tahanan.
Bolsonaro mengklaim undang-undang itu tidak menjelaskan dari mana uang untuk membiayai pembalut gratis itu sehingga dia akan terpaksa memangkas dana dari anggaran kesehatan atau pendidikan untuk membiayainya, jika undang-undang itu disetujui.
"Saya tidak akan meningkatkan pajak atau membuat pajak baru untuk membiayai undang-undang ini," tegas Bolsonaro.
Menurut LSM Girl Up, yang didirikan PBB pada 2010, seperempat perempuan remaja harus absen sekolah selama bebreapa hari per bulan karena tidak bisa menjalani menstruasi dengan benar.
Adapun UNICEF menyebut 713 ribu perempuan Brasil tidak memiliki toilet di rumah mereka dan lebih dari seperempat juta perempuan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pembalut di sekolah. (AFP/OL-1)
