WARGA Irak, Minggu (10/10), abil bagian dalam pemilu parlemen, yang digelar setahun lebih cepat akibat desakan koalisi antipemerintah. Namun, pemilu itu dipandang tidak akan membawa perubahan besar di negara yang dilanda perang itu.
Mayoritas dari 25 juta warga yang memegang hak pilih diperkirakan akan memboikot pemilu seiring ketidakpercayaan mereka kepada para politisi yang dituding melakikan korupsi, menyebabkan pengangguran, serta memburuknya pelayanan publik di negara itu.
Masa depan Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhemi menjadi tanda tanya dengan hanya sejumlah pengamat berani meramalkan siapa yang akan keluar sebagai pemenang pemilu Irak.
Baca juga: Menlu Austria Gantikan Kurz Sebagai Kanselir
"Ayo gunakan hak suara kalian, ubah realitas yang ada, demi Irak dan masa depan kalian," ujar Khademi usai menggunakan hak suaranya.
Dia kemudian mencicit bahwa dia telah memenuhi janjinya untuk menggelar pemilu yang adil.
pemungutan suara akan berakhit pad apukul 15.00 GMT dengan ketua KPU Irak Jalil Adhan mengatakan hasil pendahuluan akan diketahui dalam tempo 24 jam dan jumlah pemilih pada akhir Minggu (10/10).
Namun, tiga jam sebelum pemilu berakhir, Adhan mengatakan jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka hanya sekitar 30%.
Para pemilu Irak sebelumnya, pada 2018, jumlah pemilih yang menggunakan hak suara mereka juga minim, hanya 44,5%.
Viola von Cramon, yang memimpin tim pengamat Uni Eropa, Minggu (10/10), menggarisbawahi minimnya pemilih yang menggunakan hak suara mereka.
"Sayangnya, hanya ada sangat sedikit pemilih yang menggunakan hak mereka. Ini adalah petunjuk politik yang jelas, yang semoga didengar oleh para elite politik Irak," ujarnya. (AFP/OL-1)
