KETIKA waktu implementasi tiba, akan sangat mudah untuk melaksanakan pendirian kembali Konsulat AS di Jerusalem. Tanda di pintu masuk gedung Argon Street akan diubah dari Kedutaan Besar AS menjadi Konsulat AS dan diplomat yang berada di lokasi tersebut tidak lagi harus melapor kepada duta besar AS untuk Israel, tetapi akan melapor langsung ke meja Palestina di Departemen Luar Negeri AS di Washington.
Khawatir akan memusuhi pemerintahan Joe Biden, Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid menggunakan deskripsi ringan untuk mencerminkan penentangan Israel terhadap masalah pembukaan kembali konsulat, dengan menyebutnya sebagai kesalahan. "Kami memiliki struktur pemerintah kami yang menarik tetapi rapuh dan kami pikir ini mungkin membuat pemerintah ini tidak stabil dan saya tidak berpikir pemerintah Amerika ingin ini terjadi," kata Lapid pada konferensi pers Rabu (1/9).
Namun, keesokan harinya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ed Price menegaskan kembali niat Washington untuk memenuhi janji yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada Palestina. Pada Jumat (3/9), warga Palestina membaca di halaman depan harian Al-Quds bahwa Amerika Serikat melanjutkan rencananya untuk membuka kembali konsulat di Jerusalem dengan mengutip jawaban Price kepada reporter surat kabar Washington, Said Erekat.
Orang-orang Palestina senang dengan berita pembukaan kembali konsulat, terlepas dari posisi Israel. "Ini sangat penting karena kami melihatnya sebagai kedutaan Amerika di masa depan untuk negara Palestina," ujar Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh pada Selasa (31/8).
Baca juga: Israel Kecam Rencana Amerika Buka kembali Konsulat Jerusalem untuk Palestina
Fadi al-Hidmi, Menteri Urusan Jerusalem pemerintah Palestina, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa langkah AS akan menjadi langkah penting dalam menghidupkan kembali diplomasi Amerika, yang tidak ada selama era Trump. Hidmi mengatakan bahwa dengan membuka kembali Konsulat AS di Jerusalem, Washington akan menegaskan kembali prinsip hukum internasional bahwa Jerusalem Timur merupakan wilayah pendudukan dan akan mengonfirmasi posisi Palestina bahwa setiap perubahan di Jerusalem dari situs bersejarahnya, pemindahan penduduknya, dan kebijakan pemukiman Israel semua batal demi hukum.
Hazem Kawasmi, seorang aktivis politik yang berbasis di Jerusalem, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa langkah AS untuk membuka kembali konsulat penting untuk memperbaiki hubungan AS-Palestina, pada saat peran Amerika sangat dibutuhkan untuk memajukan situasi politik dan memulai kembali negosiasi antara Palestina dan Israel. "Ekspektasi kali ini tidak setinggi putaran sebelumnya. Jadi baik Israel maupun Palestina harus berpikir di luar kotak dan secara inovatif untuk menghentikan semua jenis kekerasan, mengakhiri pendudukan, dan mulai membangun perdamaian dan rekonsiliasi jangka panjang antara mereka dan kawasan yang lebih luas," kata Kawasmi.
Konsulat AS di Jerusalem telah beroperasi terus menerus sejak 1835 hingga pemerintahan Donald Trump memecahkan rekor panjang ini pada 2019. Jika dibuka tahun ini, penutupan tidak akan lebih dari dua tahun dalam sejarah 186 tahun misi di kota suci itu.
Baca juga: Tentara Israel Tangkap Empat Anak Palestina pada Dini Hari
Istirahat dua tahun dipandang oleh para ahli internasional sebagai pelanggaran terhadap konsep corpus separatum, istilah internasional yang digunakan dalam Rencana Pemisahan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 194 yang menganggap kota suci dan sekitarnya berada di bawah yurisdiksi terpisah dari Israel atau Palestina. Selama kunjungannya ke Ramallah pada Mei, Blinken berjanji membuka kembali konsulat Jerusalem. "Pembukaan kembali Konsulat Jenderal AS di Jerusalem akan menjadi cara penting bagi negara kita untuk terlibat dan memberikan dukungan kepada rakyat Palestina," kata Blinken.
Mantan Presiden Trump mengisyaratkan dukungan untuk klaim Israel atas Yerusalem sebagai ibu kotanya dengan memindahkan Kedutaan Besar AS di sana dari Tel Aviv. Pemerintah AS kemudian menyerahkan konsulat Yerusalem ke kedutaan.
Dimitri Diliani, presiden Koalisi Kristen Nasional di Tanah Suci, mengatakan kepada Al-Monitor bahwa sementara langkah Washington berada di arah yang benar, itu tidak akan memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pemerintahan sebelumnya dalam mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. “Yang dibutuhkan sekarang adalah agar Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina sehingga proses perdamaian dapat memiliki peluang untuk bergerak maju,” katanya.
Baca juga: Warga Palestina Tewas dalam Bentrokan dengan Tentara Israel di Gaza
Gershon Baskin, mantan co-direktur Pusat Penelitian dan Informasi Israel-Palestina, mengatakan kepada Al-Monitor, pembukaan kembali Konsulat AS di Jerusalem yang selalu menangani urusan Palestina sepanjang tahun dalam Oslo sebagai semacam de facto Kedutaan Besar AS untuk Negara Palestina di masa depan merupakan ekspresi dari yang seharusnya menjadi posisi masyarakat internasional. "Jika akan ada perdamaian antara Israel dan Palestina di masa depan, ini akan membutuhkan Jerusalem untuk menjadi kota bersama dalam beberapa bentuk, baik sebagai ibu kota dua negara (Jerusalem Timur, ibu kota Palestina, Jerusalem Barat ibu kota Israel) maupun semacam kedaulatan bersama atau internasionalisasi yang disepakati."
Baskin berpendapat bahwa pemerintahan Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel tidak menyingkirkan Jerusalem dari meja perundingan. "Pembukaan kembali Konsulat AS di Jerusalem menempatkan kota itu kembali ke tengah meja, di tempat yang seharusnya."
Baca juga: Mesir, Yordania, Palestina Bahas Negosiasi dengan Israel
Tindakan sederhana mengubah tanda pada suatu bangunan akan memiliki banyak arti bagi warga Palestina dan lintasan konflik. Selain itu, akan memperjelas yang bisa dan yang tidak bisa dilakukan dalam kaitannya dengan konflik Palestina-Israel dan keterikatan rakyat Palestina dengan kota suci mereka. (OL-14)
