Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Selasa (17/8), mengumumkan sesi khusus tentang Afghanistan akan digelar pada 24 Agustus untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban.
Pertemuan tersebut, di markas besar PBB, Palais des Nations, di Jenewa, diadakan menyusul permintaan resmi dari perwakilan Pakistan - koordinator Organisasi Kerja Sama Islam - dan Afghanistan.
Pengajuan bersama tersebut telah didukung 89 negara sejauh ini, menurut badan HAM PBB itu dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Taliban Janjikan Perdamaian dan Penuhi Hak-Hak Perempuan
Untuk mengadakan sesi khusus di luar pertemuan rutin tiga kali setahun membutuhkan dukungan setidaknya sepertiga dari 47 anggota dewan, yaitu 16 negara.
Permintaan itu sejauh ini telah didukung oleh 29 dari 47, termasuk Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, dan Pakistan serta Uzbekistan.
Enam puluh negara lainnya, sejauh ini, mendukung langkah tersebut, termasuk Aljazair, Belgia, Mesir, Iran, Irak, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Spanyol, Suriah, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab.
Taliban mengambil kendali secara efektif atas Afghanistan, Minggu (15/8), ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan pemberontak masuk ke Kabul tanpa perlawanan.
Itu mengakhiri kekalahan yang sangat cepat dari kota-kota besar Afghanistan setelah dua dekade perang yang merenggut ratusan ribu nyawa.
Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari negara itu untuk terhindar dari pemerintahan Islam garis keras di bawah Taliban, atau takut akan pembalasan langsung karena berpihak pada pemerintah yang didukung AS yang memerintah selama dua dekade terakhir.
Di luar Palais des Nations, sekelompok orang berdemonstrasi menentang Taliban. Mereka mengibarkan bendera Afghanistan, mengangkat spanduk bertuliskan seperti "Kami kehilangan negara kami dan dunia hanya menyaksikan" dan "Bebaskan Afghanistan".
Kerumunan berteriak "Matilah Taliban" dan tiga perempuan memegang spanduk bertuliskan, "Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif dan adil di Afghanistan".
"Kami di sini untuk meminta bantuan internasional untuk datang menyelamatkan warga sipil yang masih berada di sana dan dalam bahaya kematian yang serius karena sebagian besar, mereka telah bekerja untuk Barat dan mereka mendapati diri mereka terperangkap dan dikelilingi oleh Taliban," kata demonstran Said Mir kepada AFP. (AFP/OL-1)
LEDAKAN langka di ibu kota Pakistan, Islamabad, pada Selasa (11/11) menewaskan 12 orang dan melukai 20 orang. Demikian disampaikan Rumah Sakit Institut Ilmu Kedokteran Pakistan.
MANTAN Sekretaris Jenderal NATO dan Menteri Keuangan Norwegia saat ini, Jens Stoltenberg, menyebut penarikan pasukan AS dari Afghanistan sebagai kekalahan terbesar NATO.
Gempa bumi berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Afghanistan utara dekat Mazar-i-Sharif. Belum ada laporan korban.
Shehbaz menegaskan kembali bahwa Pakistan menginginkan perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, tetapi terus menghadapi terorisme lintas batas yang berasal dari tanah Afghanistan.
Islamabad mengajukan agenda tunggal yang berfokus langsung pada pembongkaran jaringan teroris, terutama yang berafiliasi dengan faksi Gul Bahadur dan Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP).
Pertempuran darat sengit antara Afghanistan dan Pakistan terjadi setelah Pakistan menuntut Kabul mengendalikan kelompok militan yang meningkatkan serangan di Pakistan.
PRESIDEN Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menuding Presiden Amerika Serikat Donald Trump berupaya membentuk PBB baru melalui peluncuran Dewan Perdamaian.
PETA geopolitik dunia kembali bergejolak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan forum internasional baru bernama Board of Peace atau Dewan Perdamaian.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan pembentukan Board of Peace atau Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menggantikan peran PBB.
AS tidak lagi melihat PBB sebagai pilar stabilitas global, melainkan sebagai beban yang menghalangi dominasi unilateral Washington.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
Presiden Donald Trump melontarkan wacana bahwa lembaga barunya, Board of Peace, mungkin akan menggantikan PBB dalam menyelesaikan konflik global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved