Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Selasa (17/8), mengumumkan sesi khusus tentang Afghanistan akan digelar pada 24 Agustus untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban.
Pertemuan tersebut, di markas besar PBB, Palais des Nations, di Jenewa, diadakan menyusul permintaan resmi dari perwakilan Pakistan - koordinator Organisasi Kerja Sama Islam - dan Afghanistan.
Pengajuan bersama tersebut telah didukung 89 negara sejauh ini, menurut badan HAM PBB itu dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Taliban Janjikan Perdamaian dan Penuhi Hak-Hak Perempuan
Untuk mengadakan sesi khusus di luar pertemuan rutin tiga kali setahun membutuhkan dukungan setidaknya sepertiga dari 47 anggota dewan, yaitu 16 negara.
Permintaan itu sejauh ini telah didukung oleh 29 dari 47, termasuk Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, dan Pakistan serta Uzbekistan.
Enam puluh negara lainnya, sejauh ini, mendukung langkah tersebut, termasuk Aljazair, Belgia, Mesir, Iran, Irak, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Spanyol, Suriah, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab.
Taliban mengambil kendali secara efektif atas Afghanistan, Minggu (15/8), ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan pemberontak masuk ke Kabul tanpa perlawanan.
Itu mengakhiri kekalahan yang sangat cepat dari kota-kota besar Afghanistan setelah dua dekade perang yang merenggut ratusan ribu nyawa.
Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari negara itu untuk terhindar dari pemerintahan Islam garis keras di bawah Taliban, atau takut akan pembalasan langsung karena berpihak pada pemerintah yang didukung AS yang memerintah selama dua dekade terakhir.
Di luar Palais des Nations, sekelompok orang berdemonstrasi menentang Taliban. Mereka mengibarkan bendera Afghanistan, mengangkat spanduk bertuliskan seperti "Kami kehilangan negara kami dan dunia hanya menyaksikan" dan "Bebaskan Afghanistan".
Kerumunan berteriak "Matilah Taliban" dan tiga perempuan memegang spanduk bertuliskan, "Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif dan adil di Afghanistan".
"Kami di sini untuk meminta bantuan internasional untuk datang menyelamatkan warga sipil yang masih berada di sana dan dalam bahaya kematian yang serius karena sebagian besar, mereka telah bekerja untuk Barat dan mereka mendapati diri mereka terperangkap dan dikelilingi oleh Taliban," kata demonstran Said Mir kepada AFP. (AFP/OL-1)
Beijing mendukung masyarakat internasional dalam memperkuat keterlibatan dan dialog dengan pemerintah sementara Afghanistan.
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengingatkan pemerintah Indonesia untuk secara serius melaksanakan Rekomendasi Umum Nomor 30 CEDAW.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved