Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Selasa (17/8), mengumumkan sesi khusus tentang Afghanistan akan digelar pada 24 Agustus untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban.
Pertemuan tersebut, di markas besar PBB, Palais des Nations, di Jenewa, diadakan menyusul permintaan resmi dari perwakilan Pakistan - koordinator Organisasi Kerja Sama Islam - dan Afghanistan.
Pengajuan bersama tersebut telah didukung 89 negara sejauh ini, menurut badan HAM PBB itu dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Taliban Janjikan Perdamaian dan Penuhi Hak-Hak Perempuan
Untuk mengadakan sesi khusus di luar pertemuan rutin tiga kali setahun membutuhkan dukungan setidaknya sepertiga dari 47 anggota dewan, yaitu 16 negara.
Permintaan itu sejauh ini telah didukung oleh 29 dari 47, termasuk Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, dan Pakistan serta Uzbekistan.
Enam puluh negara lainnya, sejauh ini, mendukung langkah tersebut, termasuk Aljazair, Belgia, Mesir, Iran, Irak, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Spanyol, Suriah, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab.
Taliban mengambil kendali secara efektif atas Afghanistan, Minggu (15/8), ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan pemberontak masuk ke Kabul tanpa perlawanan.
Itu mengakhiri kekalahan yang sangat cepat dari kota-kota besar Afghanistan setelah dua dekade perang yang merenggut ratusan ribu nyawa.
Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari negara itu untuk terhindar dari pemerintahan Islam garis keras di bawah Taliban, atau takut akan pembalasan langsung karena berpihak pada pemerintah yang didukung AS yang memerintah selama dua dekade terakhir.
Di luar Palais des Nations, sekelompok orang berdemonstrasi menentang Taliban. Mereka mengibarkan bendera Afghanistan, mengangkat spanduk bertuliskan seperti "Kami kehilangan negara kami dan dunia hanya menyaksikan" dan "Bebaskan Afghanistan".
Kerumunan berteriak "Matilah Taliban" dan tiga perempuan memegang spanduk bertuliskan, "Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif dan adil di Afghanistan".
"Kami di sini untuk meminta bantuan internasional untuk datang menyelamatkan warga sipil yang masih berada di sana dan dalam bahaya kematian yang serius karena sebagian besar, mereka telah bekerja untuk Barat dan mereka mendapati diri mereka terperangkap dan dikelilingi oleh Taliban," kata demonstran Said Mir kepada AFP. (AFP/OL-1)
AKTIVIS pendidikan Malala Yousafzai meminta para pemimpin Muslim untuk menentang kebijakan represif Taliban di Afghanistan.
MALAYSIA, Indonesia, India, Afghanistan, dan Jepang dengan keras mengutuk serangan Israel terhadap Iran pada Sabtu (26/10). Mereka mengatakan itu sebagai pelanggaran hukum internasional.
PM Malaysia Anwar Ibrahim pada Sabtu (19/10) mengutuk keras pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh pasukan Israel. Begitu pun pemerintahan sementara Taliban di Afghanistan.
KELOMPOK ISIS mengaku bertanggung jawab atas bom bunuh diri mematikan di Kabul yang menewaskan sedikitnya enam orang.
Secara singkat, syariah merupakan sistem hukum agama yang diambil dari Al-Qur'an sebagai kalam Allah dan Hadis atau perkataan atau tindakan Nabi Muhammad SAW.
Untuk pertama kalinya, di pertemuan Doha III ini, hadir otoritas de facto atau de facto authority (DFA) di Afghanistan, yaitu Taliban.
Kemungkinan konflik berkembang di luar kendali kini semakin besar.
JUMLAH anak-anak yang mengalami kekurangan gizi di Jalur Gaza meningkat dengan laju yang mengkhawatirkan.
KONFLIK Iran-Israel dapat berdampak sangat negatif terhadap Suriah jika terus meningkat.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan semua pihak untuk menahan diri dari tindakan dan retorika yang bisa memperburuk ketegangan antara Israel dan Iran.
Seluruh negara di dunia diminta untuk mengambil langkah nyata guna menekan Israel.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) terpaksa memangkas secara signifikan rencana bantuan kemanusiaan global untuk 2025. Soalnya, pasokan dana mengalami penurunan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved