Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, Selasa (17/8), mengumumkan sesi khusus tentang Afghanistan akan digelar pada 24 Agustus untuk mengatasi masalah hak asasi manusia yang serius setelah pengambilalihan kekuasaan di Afghanistan oleh Taliban.
Pertemuan tersebut, di markas besar PBB, Palais des Nations, di Jenewa, diadakan menyusul permintaan resmi dari perwakilan Pakistan - koordinator Organisasi Kerja Sama Islam - dan Afghanistan.
Pengajuan bersama tersebut telah didukung 89 negara sejauh ini, menurut badan HAM PBB itu dalam sebuah pernyataan.
Baca juga: Taliban Janjikan Perdamaian dan Penuhi Hak-Hak Perempuan
Untuk mengadakan sesi khusus di luar pertemuan rutin tiga kali setahun membutuhkan dukungan setidaknya sepertiga dari 47 anggota dewan, yaitu 16 negara.
Permintaan itu sejauh ini telah didukung oleh 29 dari 47, termasuk Argentina, Inggris, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Meksiko, dan Pakistan serta Uzbekistan.
Enam puluh negara lainnya, sejauh ini, mendukung langkah tersebut, termasuk Aljazair, Belgia, Mesir, Iran, Irak, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Qatar, Arab Saudi, Spanyol, Suriah, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, dan Uni Emirat Arab.
Taliban mengambil kendali secara efektif atas Afghanistan, Minggu (15/8), ketika Presiden Ashraf Ghani melarikan diri dan pemberontak masuk ke Kabul tanpa perlawanan.
Itu mengakhiri kekalahan yang sangat cepat dari kota-kota besar Afghanistan setelah dua dekade perang yang merenggut ratusan ribu nyawa.
Puluhan ribu orang telah mencoba melarikan diri dari negara itu untuk terhindar dari pemerintahan Islam garis keras di bawah Taliban, atau takut akan pembalasan langsung karena berpihak pada pemerintah yang didukung AS yang memerintah selama dua dekade terakhir.
Di luar Palais des Nations, sekelompok orang berdemonstrasi menentang Taliban. Mereka mengibarkan bendera Afghanistan, mengangkat spanduk bertuliskan seperti "Kami kehilangan negara kami dan dunia hanya menyaksikan" dan "Bebaskan Afghanistan".
Kerumunan berteriak "Matilah Taliban" dan tiga perempuan memegang spanduk bertuliskan, "Kami menginginkan pemerintahan yang inklusif dan adil di Afghanistan".
"Kami di sini untuk meminta bantuan internasional untuk datang menyelamatkan warga sipil yang masih berada di sana dan dalam bahaya kematian yang serius karena sebagian besar, mereka telah bekerja untuk Barat dan mereka mendapati diri mereka terperangkap dan dikelilingi oleh Taliban," kata demonstran Said Mir kepada AFP. (AFP/OL-1)
Taliban menguasai sebagian besar provinsi utara Afghanistan yang berdekatan dengan Asia Tengah bekas Soviet
TALIBAN kemarin membebaskan dua sandera Barat dari tahanan di wilayah selatan Afghanistan.
Dalam lawatan ke Afghanistan itu, Trump mengatakan AS telah membuka kembali perundingan dengan kelompok Taliban.
Provinsi Kunduz yang terletak di utara Afghanistan telah menjadi tempat serangan gerilyawan Taliban berulang kali dalam upayanya untuk merebut kota yang berbatasan Tajikiztan itu.
AS, Kamis (13/2), mengaku telah mencapai kesepakatan gencatan senjata selama tujuh hari di Afghanistan yang akan membuka jalan untuk mencapai kesepakatan damai dengan kelompok Taliban.
Trump mengatakan dia mengirim Menlu Mike Pompeo untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara AS dan kelompok Taliban.
Pesepakbola 20 tahun yang lahir di kamp pengungsi di Ghana sebelum hijrah ke Kanada itu, merupakan pesepak bola pertama yang ditunjuk oleh PBB sebagai duta untuk Badan Pengungsi PBB.
Dujarric, yang merupakan juara bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, meminta pemerintah Spanyol menangani insiden itu dengan cara yang menghormati hak para atlet perempuan.
Pada 2021, Vinicius Junior mendirikan Instituo Vini Jr untuk membantu anak dan remaja Brasil dari kawasan miskin untuk kembali ke sekolah.
HIZBULLAH meluncurkan Imad 4 yang merupakan kompleks rudal besar dengan terowongan bawah tanah yang panjang dan peluncur roket besar serta tidak terdeteksi kemampuan pengintaian Israel.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana mengkaji kebijakan pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB-P2 bagi tanah dengan NJOP di bawah Rp1 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah kebijakan pembebasan PBB akan dihapus pada 31 Desember 2019.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved