Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
HAKIM Mahkamah Agung, memutuskan Presiden Jair Bolsonaro harus diselidiki atas klaim, yang tidak terbukti bahwa sistem pemungutan suara Brasil penuh dengan kecurangan.
Putusan Hakim Alexandre de Moraes dikeluarkan Rabu waktu setempat (4/8), datang setelah Bolsonaro meningkatkan serangan lamanya terhadap sistem pemungutan suara elektronik Brasil. Dia mengklaim --tanpa bukti-- bahwa itu penuh dengan kecurangan. Dia bersikeras tidak akan ada pemilihan tahun depan seperti yang dijadwalkan jika tidak dirombak.
Pengadilan Tinggi Pemilu telah meminta Mahkamah Agung untuk mengeluarkan putusan, setelah menyelidiki Presiden terkait kampanyenya melawan sistem pemungutan suara Brasil.
Mahkamah Agung pun setuju bahwa Bolsonaro harus menghadapi penyelidikan atas dugaan fitnah dan menghasut.
Penyelidikan oleh pengadilan pemilu sendiri akan menyelidiki presiden karena penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan saluran komunikasi resmi, korupsi, penipuan dan kejahatan potensial lainnya.
Bolsonaro telah lama mengkritik pemungutan suara elektronik, yang diperkenalkan di Brasil pada 1996.
Dia telah meningkatkan serangannya menjelang pemilu pada Oktober 2022, yang bersikeras untuk menggunakan kertas suara yang dapat dicetak dan diaudit.
Jajak pendapat Pilpres menempatkan pemimpin berusia 66 tahun itu, jauh di belakang mantan presiden sayap kiri Luiz Inacio Lula da Silva dalam pemilihan presiden.
Angka popularitas Bolsonaro telah merosot, dan dia mendapat kecaman di berbagai bidang, termasuk penyelidikan Senat terhadap penanganan covid-19 oleh pemerintahannya.
Ada kekhawatiran Bolsonaro mencoba menggunakan klaim kecurangan untuk merusak pemilu tahun depan jika dia kalah, seperti yang dilakukan oleh mantan Presiden AS Donald Trump. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Turki Tolak Permintaan AS untuk Tampung Warga Afghanistan
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
KUASA hukum Setya Novanto terpidana kasus mega korupsi proyek KTP elektronik (KTP-E), Maqdir Ismail mengatakan program pembebasan bersyarat atas panjuan PK
Tannos harusnya menyerah usai saksi ahli yang dibawanya ditolak hakim. Namun, buronan itu tetap menolak untuk dipulangkan ke Indonesia.
MA sempat mengabulkan upaya hukum luar biasa atau PK yang diajukan terpidana kasus KTP elektronik yanh juga mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto ini.
KASUS sengketa hukum terkait proyek pembangunan franchise Resto Bebek Tepi Sawah di Bandar Lampung memasuki babak baru
Mahkamah Agung longgarkan syarat tahanan rmah presiden Brasil Jair Bolsonaro, mengizinkan anggota keluarga mengunjunginya.
Mahkamah Agung (MA) menyatakan akan segera memanggil tiga hakim yang menangani perkara mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau yang akrab disapa Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved