Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PERDANA menteri sementara Haiti yang baru dilantik, Ariel Henry, mengatakan pemerintahnya berencana bekerja untuk memungkinkan negara itu mengadakan pemilihan secepat mungkin setelah pembunuhan Presiden Jovenel Moise. Hal itu menjerumuskan Haiti ke dalam ketidakpastian politik yang lebih dalam.
Henry yang dikukuhkan sebagai perdana menteri dalam sebuah upacara di Port-au-Prince pekan lalu, mengatakan, misi pemerintah adalah mempersiapkan kondisi untuk mengadakan pemilihan secepat mungkin.
Henry tidak mengatakan kapan tepatnya pemilihan akan digelar. Namun sebelumnya, Moise berjanji pemilihan akan diadakan akhir tahun ini.
Komentarnya muncul ketika Haiti terus terhuyung-huyung dari ketidakstabilan politik yang diperburuk oleh pembunuhan Moise pada 7 Juli dini hari, ketika orang-orang bersenjata menyerbu kediaman pribadinya di ibu kota dan menembaki dia dan istrinya.
Serangan itu mengejutkan seluruh negeri dan dunia, serta menjadi sorotan internasional dengan meningkatnya kekerasan geng dan ketidakstabilan politik yang memburuk selama masa kepresidenan Moise.
Amerika Serikat dan PBB mendesak para pemimpin Haiti untuk melanjutkan pemilihan sebagai cara untuk keluar dari krisis yang sedang berlangsung, tetapi para pemimpin masyarakat sipil mempertanyakan apakah kondisi di Haiti saat ini kondusif untuk pemungutan suara yang bebas dan adil.
Baca juga: Petinggi Pasukan Pengawal Presiden Haiti Ditangkap Polisi
Moise telah memerintah dengan dekrit sejak tahun lalu, sementara kelompok oposisi, organisasi masyarakat sipil dan ahli hukum terkemuka mengatakan masa jabatan presidennya telah berakhir pada Februari. Hal itu memicu protes massa yang mendesaknya untuk mundur. Banyak lembaga negara yang tidak berfungsi.
Advokat hak asasi manusia terkemuka Haiti, Pierre Esperance pada 9 Juli menggambarkan dorongan untuk pemilihan sebagai langkah yang memalukan, sementara kekerasan geng terus meningkat, yang menyebabkan ratusan pembunuhan, penculikan dan pemindahan massal.
“Dalam lingkungan yang keras dan tanpa hukum di mana tidak ada lembaga negara yang kredibel berfungsi, situasi yang dikembangkan Moise dan yang pada akhirnya merenggut nyawanya, bagaimana kandidat oposisi dapat berkampanye dengan aman? Bagaimana orang bisa datang untuk memilih dan tahu mereka akan pulang hidup-hidup? Bagaimana orang bisa percaya pada hasilnya?” tulis Esperance dalam kolom untuk situs web Just Security.
Warga Haiti juga menggambarkan perasaan takut yang meluas di Port-au-Prince.
“Siapa pun bisa mati, tetapi cara Presiden Jovenel Moise menunjukkan bahwa tidak ada yang dikecualikan,” kata Emmelio, seorang tukang batu berusia 61 tahun.
“Jika seorang presiden terbunuh di rumahnya sendiri, siapa yang dibebaskan dari nasib yang sama? Itu sebabnya semua orang sangat takut. Itu membuatmu merasa seperti kamu bukan manusia,” tambahnya.
Sementara itu, penyelidikan terkait pembunuhan Moise terus berlanjut.
Para pejabat Haiti mengatakan serangan itu dilakukan oleh sebuah kelompok yang mencakup 26 mantan tentara Kolombia, setidaknya enam di antaranya telah menerima pelatihan militer AS. Lebih dari 20 orang telah ditangkap sejauh ini, tetapi masih banyak pertanyaan.
Pihak berwenang pada hari Senin mengumumkan telah menangkap kepala tim keamanan mantan presiden, Jean Laguel Civil, sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang berlangsung.
Civil ditempatkan di sel isolasi di sebuah penjara di Delmas, dekat ibu kota, tetapi tidak jelas apakah dia telah didakwa dengan sesuatu. Pengacaranya, Reynold Georges, menyebut penangkapan itu bermotif politik dan mengatakan kliennya tidak bersalah.
“Pelaku sebenarnya adalah mereka yang memberikan izin kepada orang-orang Kolombia ini untuk memasuki Haiti, polisi harus menangkap mereka," kata Georges Selasa.(Aljazeera/OL-5)
Pemerintahan Trump akan mencabut status hukum lebih dari 500.000 migran dari Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela yang dilindungi program pembebasan bersyarat era Biden.
Pemerintah Tiongkok sudah mengevakuasi 51 warga negaranya dari Haiti setelah situasi keamanan di negara itu terus memburuk.
Dalam periode 8 Maret dan 27 Maret, sebanyak 53.125 orang telah meninggalkan Port-au-Prince, ibu kota Haiti karena peningkatan kekerasan geng bersenjata.
Pejabat PBB melaporkan kemajuan geng-geng di Port-au-Prince, Haiti, sementara negosiasi pembentukan pemerintahan transisi terhambat.
Operasi polisi di Port-au-Prince, Haiti, berhasil mengatasi geng 'Barbecue' yang dikenal, dengan menyita senjata api dan membersihkan blokade jalan.
Seorang pejabat AS juga mengatakan Henry telah mengonfirmasi pengunduran dirinya melalui percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved