JUNTA Myanmar, kemarin, membatalkan hasil pemilu 2020 yang dimenangkan oleh partai Aung San Suu Kyi. Komisi Pemilu Junta menilai bahwa pemilu tidak berlangsung bebas dan adil. Itu disampaikan hampir enam bulan setelah menggulingkan peraih Nobel tersebut dalam kudeta.
Dikatakan KPU Junta, investigasi telah mengungkap lebih dari 11 juta kasus kecurangan dalam pemilihan di mana Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Suu Kyi mengalahkan oposisi yang bersekutu dengan militer.
"Mereka (NLD) berusaha merebut kekuasaan negara dari partai dan kandidat non-NLD dengan menyalahgunakan pembatasan covid-19," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum Thein Soe.
"[Itu] tidak bebas dan adil, itu sebabnya hasil pemilu 2020 dibatalkan," katanya. Namun, dia tidak mengatakan apakah gelaran pemilu yang baru di negara berpenduduk 54 juta itu akan diadakan.
Baca juga: Korsel-Korut Pulihkan Jalur Komunikasi yang Sempat Terputus
Sebelumnya, Junta mengatakan akan mengadakan pemilu yang baru dalam waktu dua tahun, tetapi juga mengancam akan membubarkan NLD.
Suu Kyi telah ditahan sejak kudeta, dan menghadapi serangkaian tuduhan, mulai dari melanggar pembatasan virus korona hingga mengimpor walkie talkie secara ilegal, yang dapat membuatnya dipenjara selama lebih dari satu dekade.
Myanmar berada dalam kekacauan sejak perebutan kekuasaan oleh militer, dengan lebih dari 900 orang tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat, menurut kelompok pemantau lokal.
Ekonomi Myanmar diperkirakan akan menyusut sebesar 18 persen pada tahun 2021, kata Bank Dunia pada Senin, sebagai akibat dari kerusuhan besar-besaran setelah kudeta dan gelombang ketiga virus korona.
NLD melihat peningkatan dukungan mereka dalam pemilu 2020 dibandingkan dengan pemilu sebelumnya pada tahun 2015. (AFP/OL-4)
