AMERIKA Serikat mengatakan pihaknya membantu menyelidiki pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise. Menurut pihak berwenang Haiti, regu pembunuh yang terdiri dari 28 pria - 26 warga Kolombia dan dua warga negara AS -- membunuh presiden di rumahnya pekan lalu, juga melukai istrinya.
"Atas permintaan pemerintah Haiti, Departemen Kehakiman, bersama dengan mitra pemerintah AS, membantu Kepolisian Nasional Haiti dalam penyelidikan itu," kata departemen itu dalam sebuah pernyataan, Selasa (13/7).
"Penilaian awal telah dilakukan di Haiti oleh pejabat senior AS. Departemen akan terus mendukung pemerintah Haiti dalam meninjau fakta dan keadaan seputar serangan keji itu," ucapnya. Pihaknya, tambahnya, juga akan menyelidiki apakah ada undang-undang AS yang dilanggar.
"Para pemimpin politik perlu bersatu," kata Biden kepada wartawan sebelumnya. "AS siap untuk terus memberikan bantuan," sambungnya.
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan delegasi penegak hukum AS dan pejabat keamanan nasional yang mengunjungi Haiti pada pekan lalu mencatat ketidakstabilan negara itu setelah pembunuhan Moise.
"Yang jelas dari perjalanan mereka adalah ketidakjelasan tentang kepemimpinan politik di masa depan," kata Psaki.
Dia mengatakan permintaan Haiti agar pasukan AS dikerahkan dan memberikan keamanan masih dipertimbangkan. Saat ditanya apakah Gedung Putih telah mengesampingkan pengiriman pasukan, dia berkata menampiknya.
Tidak ada motif yang diketahui publik atas pembunuhan itu, dan pertanyaan-pertanyaan berputar-putar tentang siapa yang mendalangi pembunuhan itu.
Delegasi AS yang mewakili Departemen Kehakiman, Departemen Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Dewan Keamanan Nasional bertemu dengan pejabat tinggi Haiti.
"Delegasi meninjau keamanan infrastruktur penting dengan pejabat pemerintah Haiti dan bertemu dengan Polisi Nasional Haiti, yang memimpin penyelidikan pembunuhan itu," kata juru bicara NSC Emily Horne.
Mereka juga bertemu dengan para pemimpin politik Haiti, termasuk Perdana Menteri sementara Claude Joseph dan Presiden Senat Joseph Lambert, untuk mendorong dialog yang terbuka dan konstruktif untuk mencapai kesepakatan politik yang memungkinkan negara itu menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas dan adil. (AFP/OL-8)
