Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
RATUSAN pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di kota Yangon, Myanmar, Kamis (1/7), untuk melakukan aksi protes dengan membakar seragam tentara dan meneriakkan seruan demokrasi, lima bulan setelah kudeta militer menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.
Protes itu adalah salah satu yang terbesar di Yangon, dalam beberapa pekan terakhir, meskipun demonstrasi menentang tentara berlangsung setiap hari di banyak bagian negara Asia Tenggara itu.
"Apa yang kita inginkan? Demokrasi! Demokrasi!" teriak pengunjuk rasa saat mereka berlari melalui jalan-jalan dengan nyala api berwarna-warni.
"Untuk rakyat! Untuk rakyat," teriak mereka, menurut video yang beredar.
Baca juga: Indonesia Akan Dapat Bantuan 3 Juta Dosis Vaksin dari Belanda
Para demonstran kemudian membakar seragam tentara sebelum bubar.
Tentara Myanmar telah berjuang memaksakan otoritas mereka sejak mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari, menghadapi protes, pemogokan yang melumpuhkan sektor publik dan swasta, serta kebangkitan konflik di perbatasan. Otoritas militer telah mencap lawan mereka sebagai teroris.
Pada Rabu (30/6), militer membebaskan lebih dari 2.000 tahanan, yang kebanyakan ditahan sejak kudeta.
Kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik mengatakan lebih dari 6.400 orang telah ditangkap sejak kudeta, sementara jumlah korban tewas lebih dari 880.
Tentara mengatakan pengambilalihan itu sejalan dengan Konstitusi dan menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi. Mantan komisi pemilihan menepis tuduhan tersebut. (Straitstimes/OL-1)
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Undang-Undang Dasar 2008 rancangan militer Myanmar, yang menurut junta masih berlaku, mewajibkan pihak berwenang mengadakan pemilu baru dalam waktu enam bulan sejak status darurat dicabut.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved