MENTERI Informasi dan Kebudayaan Nigeria Lai Mohammed mengatakan Twitter telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah, yang pekan lalu, memblokir operasi Twitter di negara itu.
Sebelumnya, larangan itu telah memicu protes dari PBB, pemerintah asing, dan kelompok-kelompok hak asasi yang prihatin tentang penindasan kebebasan media.
Namun, pemblokiran tersebut akan segera berakhir dengan beberapa syarat, yaitu raksasa media sosial AS itu harus tunduk pada lisensi, pendaftaran, dan persyaratan lokal, kata pemerintah setempat, Rabu (9/10).
Baca juga: Khawatir Ditangkap, Demonstran Terluka Tak Berani ke Rumah Sakit
"Pertama dan terpenting, Twitter harus mendaftar sebagai perusahaan di Nigeria," kata menteri dalam sebuah wawancara, ketika ditanya tentang pencabutan larangan tersebut.
“Ini akan dilisensikan oleh komisi penyiaran dan harus setuju untuk tidak mengizinkan platformnya digunakan oleh mereka yang mempromosikan kegiatan yang bertentangan dengan keberadaan perusahaan Nigeria,” tambahnya.
Twitter, pekan lalu, mengatakan keprihatinannya karena pemblokiran tersebut sambil menyebut akses ke internet gratis dan terbuka adalah hak dasar yang seharusnya dimiliki semua orang.
Keputusan larangan beroperasinya Twitter datang hanya dua hari setelah platform tersebut menghapus cicitan dari akun Presiden Muhammadu Buhari karena dianggap melanggar aturan.
Cuitan dari akun tersebut mengacu pada perang saudara Nigeria, lima dekade lalu, ketika 1 juta orang tewas, dalam konteks peringatan bagi mereka yang berada di balik kerusuhan baru-baru ini di tenggara negara itu, tempat ketegangan separatis sedang meningkat.
Pada saat itu, pemerintah mengeluhkan Twitter yang tidak menghapus pernyataan kekerasan yang dibuat oleh seorang pemimpin separatis dan juga merujuk pada dukungan CEO Twitter Jack Dorsey untuk protes kebrutalan antipolisi di Nigeria tahun lalu.
Oleh sebab itu, Mohammed menilai Twitter telah menjadi platform penghasutan untuk Penduduk Asli Biafra (IPOB), sebuah kelompok terlarang yang mengagitasi negara bagian terpisah untuk orang-orang Igbo di tenggara Nigeria.
Pemerintah juga turut menyalahkan mereka atas lonjakan serangan terhadap kantor polisi dan kantor pemilihan di wilayah tersebut, tuduhan yang dibantah kelompok itu.
"Di mana pun Twitter menjadi platform pilihan untuk pemberontakan atau menjadi platform pilihan untuk mempromosikan kegiatan yang akan menyebabkan kematian negara mana pun, saya pikir negara tersebut harus melarang mereka," katanya.
"Saya juga menggunakan Twitter! Tapi intinya adalah pada hierarki prioritas, mana yang lebih penting? Untuk memiliki Nigeria yang damai, Nigeria yang stabil, atau Nigeria yang tidak akan stabil dan membiarkan apa pun yang Anda sebut kebebasan berekspresi,” tambahnya. (AFP/OL-1)
