Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBUAH dokumen internal yang merupakan analisis yang tidak dipublikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia berada dalam kondisi kelaparan.
Pemerintah Ethiopia membantah analisis Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) tersebut, menurut catatan pertemuan Komite Tetap Antar Badan (IASC) pada hari Senin, yang terdiri dari kepala setidaknya 18 organisasi PBB dan non-PBB .
Menurut IPC, kelaparan telah dinyatakan dua kali dalam dekade terakhir, di Somalia pada 2011 dan di Sudan Selatan pada 2017. Badan-badan PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama untuk menentukan situasi.
"Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5," tulis dokumen itu.
Baca juga: Dilanda Perang, 91% Warga di Tigray Butuh Bantuan Makanan
Analisis juga telah menemukan jutaan warga lainnya di seluruh Tigray membutuhkan dukungan pangan dan pertanian/mata pencaharian yang mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.
Seorang diplomat senior Ethiopia di New York tanpa menyebutkan namanya membenarkan pemerintah membantah analisis tersebut. Ia mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan serta tidak cukup berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Pertempuran di Tigray pecah pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray.
Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia.
Kekerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.(Straitstimes/OL-5)
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Iran menyatakan empat diplomat mereka tewas dalam serangan udara yang diluncurkan Israel ke sebuah hotel di Beirut, Libanon, pekan lalu.
Duta Besar Iran untuk PBB menuduh serangan udara AS dan Israel sengaja menargetkan area residensial. Ribuan bangunan hancur dan ancaman hujan asam mengintai.
Laporan terbaru PBB mengungkap keterlibatan langsung Vladimir Putin dalam deportasi ribuan anak Ukraina ke Rusia.
Menlu Iran Abbas Araqchi kecam Sekjen PBB karena lebih cemas pada ekonomi global daripada pembantaian warga sipil, termasuk 175 anak-anak di Kota Minab.
Tiga personel pasukan perdamaian PBB terluka setelah markas mereka di Libanon selatan dihantam serangan yang diduga dilancarkan Israel.
Perang yang menghancurkan di Gaza kini memasuki tahun ketiganya, menjadikannya konflik terpanjang yang pernah dijalani Israel sejak perang 1948, ketika negara itu berdiri.
Uni Emirat Arab (UEA) menegaskan dukungan penuh kepada Mesir sekaligus mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan pengusiran warga Palestina.
Paus Leo XIV menyerukan agar Israel menghentikan “hukuman kolektif” terhadap penduduk di Gaza.
Situasi semakin memburuk seiring meningkatnya serangan militer dengan tujuan Israel merebut Gaza.
Dalam sehari, tujuh orang, termasuk dua anak, kembali tercatat meninggal dunia di rumah sakit Gaza, meningkatkan total korban meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi
Kementerian Kesehatan Jalur Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 227 orang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved