SEBUAH dokumen internal yang merupakan analisis yang tidak dipublikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia berada dalam kondisi kelaparan.
Pemerintah Ethiopia membantah analisis Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) tersebut, menurut catatan pertemuan Komite Tetap Antar Badan (IASC) pada hari Senin, yang terdiri dari kepala setidaknya 18 organisasi PBB dan non-PBB .
Menurut IPC, kelaparan telah dinyatakan dua kali dalam dekade terakhir, di Somalia pada 2011 dan di Sudan Selatan pada 2017. Badan-badan PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama untuk menentukan situasi.
"Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5," tulis dokumen itu.
Baca juga: Dilanda Perang, 91% Warga di Tigray Butuh Bantuan Makanan
Analisis juga telah menemukan jutaan warga lainnya di seluruh Tigray membutuhkan dukungan pangan dan pertanian/mata pencaharian yang mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.
Seorang diplomat senior Ethiopia di New York tanpa menyebutkan namanya membenarkan pemerintah membantah analisis tersebut. Ia mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan serta tidak cukup berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Pertempuran di Tigray pecah pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray.
Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia.
Kekerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.(Straitstimes/OL-5)
