Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBUAH dokumen internal yang merupakan analisis yang tidak dipublikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia berada dalam kondisi kelaparan.
Pemerintah Ethiopia membantah analisis Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) tersebut, menurut catatan pertemuan Komite Tetap Antar Badan (IASC) pada hari Senin, yang terdiri dari kepala setidaknya 18 organisasi PBB dan non-PBB .
Menurut IPC, kelaparan telah dinyatakan dua kali dalam dekade terakhir, di Somalia pada 2011 dan di Sudan Selatan pada 2017. Badan-badan PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama untuk menentukan situasi.
"Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5," tulis dokumen itu.
Baca juga: Dilanda Perang, 91% Warga di Tigray Butuh Bantuan Makanan
Analisis juga telah menemukan jutaan warga lainnya di seluruh Tigray membutuhkan dukungan pangan dan pertanian/mata pencaharian yang mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.
Seorang diplomat senior Ethiopia di New York tanpa menyebutkan namanya membenarkan pemerintah membantah analisis tersebut. Ia mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan serta tidak cukup berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Pertempuran di Tigray pecah pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray.
Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia.
Kekerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.(Straitstimes/OL-5)
KEPALA Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Volker Turk mengecam keras tindakan militer Israel di Jalur Gaza yang terus dilanda kekerasan.
Pemerintah Rusia mengecam Israel yang menyerang Iran, Jumat (13/6).
KEDUTAAN Besar Republik Islam Iran di Jakarta mengecam serangan rezim Zionis ke sejumlah lokasi, termasuk kawasan permukiman di Tehran.
Resolusi tersebut mendapat dukungan dari 149 negara anggota PBB, sementara 12 negara anggota, termasuk Amerika Serikat (AS), menolak dan 19 lainnya abstain.
PBB mengatakan bahwa otoritas Israel menolak 11 dari 18 permintaan koordinasi bantuan di Jalur Gaza, Palestina, saat situasi kemanusiaan di wilayah kantung tersebut semakin buruk.
YAYASAN Kemanusiaan Gaza (GHF) yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka tidak akan menyalurkan bantuan pada Rabu (4/6).
Israel diminta untuk membuka semua titik masuk perbatasan dan menghapus seluruh pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan.
Serangan brutal militer Israel ke Jalur Gaza masih terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023.
Serangan udara Israel yang telah menewaskan sedikitnya puluhan warga Gaza.
Fasilitas dapur umum di Khan Younis, Gaza Selatan terpaksa tutup setelah kehabisan bahan makanan.
WARGA Palestina menghadapi kondisi yang semakin buruk untuk bertahan hidup di beberapa bagian Gaza utara.
Data dari UNICEF menunjukkan pada 2022 sekitar 333 juta anak hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved