Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
SEBUAH dokumen internal yang merupakan analisis yang tidak dipublikasikan oleh badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan kelompok-kelompok bantuan memperkirakan sekitar 350.000 orang di wilayah Tigray yang dilanda konflik di Ethiopia berada dalam kondisi kelaparan.
Pemerintah Ethiopia membantah analisis Klasifikasi Fase Keamanan Pangan Terpadu (IPC) tersebut, menurut catatan pertemuan Komite Tetap Antar Badan (IASC) pada hari Senin, yang terdiri dari kepala setidaknya 18 organisasi PBB dan non-PBB .
Menurut IPC, kelaparan telah dinyatakan dua kali dalam dekade terakhir, di Somalia pada 2011 dan di Sudan Selatan pada 2017. Badan-badan PBB, kelompok bantuan, pemerintah dan pihak terkait lainnya menggunakan IPC untuk bekerja sama untuk menentukan situasi.
"Mengenai risiko kelaparan, tercatat bahwa angka analisis IPC yang tidak dipublikasikan sedang diperdebatkan oleh pemerintah Ethiopia, terutama sekitar 350.000 orang di seluruh Tigray yang diyakini berada dalam kondisi kelaparan IPC 5," tulis dokumen itu.
Baca juga: Dilanda Perang, 91% Warga di Tigray Butuh Bantuan Makanan
Analisis juga telah menemukan jutaan warga lainnya di seluruh Tigray membutuhkan dukungan pangan dan pertanian/mata pencaharian yang mendesak untuk mencegah penurunan lebih lanjut menuju kelaparan.
Seorang diplomat senior Ethiopia di New York tanpa menyebutkan namanya membenarkan pemerintah membantah analisis tersebut. Ia mempertanyakan metode survei dan menuduh IPC kurang transparan serta tidak cukup berkonsultasi dengan otoritas terkait.
Pertempuran di Tigray pecah pada November antara pasukan pemerintah dan mantan partai yang berkuasa di kawasan itu, Front Pembebasan Rakyat Tigray.
Pasukan dari negara tetangga Eritrea juga telah memasuki konflik untuk mendukung pemerintah Ethiopia.
Kekerasan di Tigray telah menewaskan ribuan orang dan memaksa ratusan ribu orang mengungsi dari rumah mereka di wilayah pegunungan berpenduduk lebih dari lima juta jiwa.(Straitstimes/OL-5)
Laporan IPC menjadi pernyataan resmi pertama yang memastikan kelaparan di Gaza terjadi.
Rencana Israel akan memisahkan Tepi Barat utara dan tengah dari selatan sehingga membatasi pergerakan serta akses warga Palestina.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan internasional atas peran Retno Marsudi sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB pertama untuk isu air
Pemkab Cianjur membebaskan atau memberikan pengurangan sebesar 100% tunggakan pokok serta sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat, memastikan tidak akan menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Apalagi berdasarkan data warga Kota Bandung relatif taat dalam melakukan pembayaran PBB.
BADAN PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) kembali menyerukan tindakan mendesak menyusul kematian anak-anak akibat kelaparan di Jalur Gaza.
Situasi semakin memburuk seiring meningkatnya serangan militer dengan tujuan Israel merebut Gaza.
Dalam sehari, tujuh orang, termasuk dua anak, kembali tercatat meninggal dunia di rumah sakit Gaza, meningkatkan total korban meninggal akibat kelaparan dan malnutrisi
Kementerian Kesehatan Jalur Gaza melaporkan bahwa jumlah korban tewas akibat malnutrisi di tengah krisis pasokan pangan di Jalur Gaza telah meningkat menjadi 227 orang.
Militer Israel dituduh sengaja mengarahkan truk melintasi jalan yang tidak aman untuk dilintasi di Gaza tengah sehingga akhirnya terguling.
DI tengah serangan udara, pengungsian, dan kelaparan, kelangkaan air yang belum pernah terjadi menambah penderitaan penduduk Jalur Gaza, Palestina.
Warga Palestina yang kelaparan harus mempertaruhkan nyawa demi mendapatkan bantuan melalui jalur terbatas yang dikendalikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved