Krisis Kelaparan di Gaza Makin Parah, Dunia Desak Israel Buka Akses Bantuan

HAMPIR sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapar selama berhari-hari, peringatkan Program Pangan Dunia (WFP) PBB. "Sebanyak 90.000 perempuan dan anak-anak membutuhkan perawatan gizi segera karena lonjakan malnutrisi," kata WFP dalam pernyataannya.

Krisis kelaparan di Gaza kian memburuk. Menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas, sembilan orang meninggal karena malnutrisi pada Jumat, sehingga total kematian akibat kelaparan sejak perang dimulai mencapai 122 orang. Israel, yang mengontrol masuknya semua pasokan ke Gaza, menegaskan tidak ada pembatasan bantuan dan menyalahkan Hamas atas krisis ini.

Seorang pejabat keamanan Israel menyebutkan pengiriman bantuan melalui udara mungkin diizinkan dalam beberapa hari ke depan, meskipun badan-badan kemanusiaan menilai cara ini kurang efektif. Media lokal melaporkan Uni Emirat Arab dan Yordania akan melakukan pengiriman bantuan, namun seorang pejabat senior Yordania mengatakan kepada BBC, militer mereka belum mendapat izin dari Israel.

Baca juga : UNRWA Tuduh Israel Gunakan Kelaparan sebagai Senjata Perang di Gaza

Tekanan Internasional

PBB menyebut langkah ini sebagai "pengalihan perhatian" dari kelambanan pemerintah Israel. Tekanan internasional terhadap kondisi kemanusiaan di Gaza terus meningkat. 

Pada Jumat, Jerman, Prancis, dan Inggris mendesak Israel untuk segera mencabut pembatasan aliran bantuan ke Gaza. Dalam pernyataan bersama, mereka menyerukan diakhirinya "bencana kemanusiaan" dan perang itu sendiri, serta menegaskan bahwa Israel harus mematuhi hukum kemanusiaan internasional. 

"Menahan bantuan kemanusiaan dari warga sipil adalah tindakan yang tidak dapat diterima," bunyi pernyataan tersebut.

Baca juga : PBB: 2 Juta Warga di Gaza Kelaparan

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengkritik keras sikap acuh tak acuh komunitas internasional. Ia menyebut lebih dari 1.000 warga Palestina tewas saat berusaha mengakses makanan sejak 27 Mei, ketika Gaza Humanitarian Foundation (GHF), yang didukung AS dan Israel, mulai mendistribusikan bantuan sebagai alternatif dari sistem PBB.

Seorang mantan kontraktor keamanan AS yang bekerja untuk GHF, Anthony Aguilar, mengaku kepada BBC, ia menyaksikan "tindakan kejahatan perang" selama Mei dan Juni 2025. Ia mengklaim pasukan Israel (IDF) dan kontraktor AS menggunakan amunisi hidup, artileri, mortir, dan tembakan tank terhadap warga sipil di lokasi distribusi makanan. 

"Saya belum pernah melihat tingkat kekejaman seperti ini terhadap warga sipil selama karier saya," ujarnya. GHF membantah tuduhan ini, menyebutnya "sepenuhnya salah" dan berasal dari "mantan kontraktor yang dipecat karena pelanggaran."

Gencatan Senjata

Nasib pembicaraan gencatan senjata dan pembebasan sandera masih belum jelas setelah AS dan Israel menarik tim negosiator mereka dari Qatar. Presiden AS Donald Trump menuding Hamas tidak serius dalam bernegosiasi. "Mereka sepertinya ingin mati," katanya. 

Namun, seorang pejabat senior Hamas menyatakan keterkejutan atas pernyataan AS dan mengatakan kepada BBC, mediator telah memastikan pembicaraan belum gagal, dengan delegasi Israel diharapkan kembali ke Doha pekan depan.

Perang di Gaza dimulai setelah serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya. Sejak itu, lebih dari 59.000 orang tewas di Gaza, menurut kementerian kesehatan setempat. Israel memberlakukan blokade total terhadap bantuan pada awal Maret dan melanjutkan ofensif militernya dua minggu kemudian, mengakhiri gencatan senjata selama dua bulan untuk menekan Hamas agar membebaskan sandera.

Meski blokade sebagian dicabut setelah peringatan kelaparan dari para ahli global, kekurangan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar terus memburuk. Sebagian besar penduduk Gaza telah mengungsi berulang kali, dengan lebih dari 90% rumah rusak atau hancur.

Di tengah situasi ini, Prancis mengumumkan akan mengakui negara Palestina pada September, langkah yang memicu kemarahan Israel dan AS. Di Inggris, lebih dari sepertiga anggota parlemen mendesak Perdana Menteri Keir Starmer untuk mengikuti langkah tersebut, namun Starmer menegaskan pengakuan itu harus menjadi bagian dari solusi dua negara yang lebih luas. (BBC/Z-2)