Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Luar Negeri Iran, pada Senin (12/4), menangguhkan kerja sama dengan Uni Eropa di berbagai bidang menyusul keputusan blok itu untuk memasukkan beberapa pejabat keamanan Iran ke daftar hitam atas tindakan keras terhadap aksi protes pada 2019.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh mengecam keras sanksi tersebut dan mengatakan Iran menangguhkan semua pembicaraan hak asasi manusia dan kerja sama yang dihasilkan dari pembicaraan tersebut dengan UE, terutama di bidang terorisme, narkoba dan pengungsi.
Dia mengatakan Iran menolak tindakan seperti itu dari mereka yang secara keliru mengklaim membela hak asasi manusia. Teheran, tambahnya, sedang mempertimbangkan sanksi balasan.
Uni Eropa menambahkan delapan pejabat keamanan Iran, termasuk komandan Pengawal Revolusi republik Islam, masuk dalam daftar hitam, yang efektif segera dengan publikasi di jurnal resmi blok tersebut. Daftar itu mengatakan Komandan Hossein Salami bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang serius.
Selain itu, kepala pasukan paramiliter Basij, komandan pasukan darat Pengawal Revolusi dan kepala polisi Iran juga terkena sanksi.
Baca juga: Badan Atom Iran Sebut Fasilitas Nuklir Diserang Aksi Terorisme
Pada November 2019, kenaikan harga bahan bakar yang mengejutkan memicu gelombang protes di seluruh Iran. Setidaknya 304 orang tewas dalam kerusuhan itu, menurut Amnesty International yang berbasis di London. Sementara, beberapa otoritas di Iran telah mengumumkan 230 kematian selama kerusuhan tersebut.
Langkah untuk memberlakukan pembekuan aset dan larangan visa tersebut dilakukan pada saat yang sensitif, ketika Brussels menengahi upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir yang bermasalah antara kekuatan dunia dan Teheran.
Pada 2018, AS menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi hukuman terhadap Iran.
Negosiasi di Wina saat ini difokuskan untuk mencoba membujuk Washington agar menjatuhkan sanksi tersebut dan Teheran untuk membatalkan pelanggaran perjanjian yang dibuat sebagai pembalasan.
Khatibzadeh menuduh blok itu tetap diam menghadapi sanksi Washington dan hanya mengungkapkan penyesalan, saat bekerja sama dengan AS.
Presiden Iran Hassan Rouhani dalam beberapa kesempatan mengancam akan menghentikan semua kerja sama dengan Eropa dalam perdagangan narkoba dan arus pengungsi jika blok tersebut tidak membantu republik Islam itu menghindari sanksi AS.
Perserikatan Bangsa-Bangsa memuji Iran karena menampung jutaan pengungsi yang melarikan diri dari konflik di Afghanistan, yang juga merupakan produsen utama obat-obatan terlarang.(AFP/OL-5)
Uni Eropa mengusulkan sanksi baru terhadap Rusia dengan menargetkan pelabuhan di negara ketiga, termasuk Pelabuhan Karimun di Indonesia, dalam paket sanksi ke-20.
Selain penetapan status teroris bagi IRGC, Uni Eropa juga memperluas daftar sanksi individu. Sebanyak 15 pejabat dari sektor keamanan dan peradilan Iran secara resmi masuk dalam daftar hitam.
PARA menteri luar negeri Uni Eropa untuk pertama kali dalam pertemuan pada Kamis (29/1) menyebut Amerika Serikat sebagai ancaman bagi benua tersebut.
Kremlin sebut Uni Eropa inkompeten dan tolak dialog dengan Kaja Kallas terkait perang Ukraina. Moskow pilih jalur komunikasi langsung dengan AS tanpa melibatkan UE.
Presiden Zelenskyy menyatakan dokumen jaminan keamanan AS-Ukraina siap diteken usai pertemuan trilateral di Abu Dhabi. Isu teritorial masih jadi ganjalan utama.
MEMASUKI awal 2026, dunia dikejutkan oleh tindakan unilateral Amerika Serikat yang sangat drastis di kawasan Karibia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved