Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
MILITER Myanmar menuduh para demonstran ranti junta melakukan pembakaran dan kekerasan, hingga mengakibatkan 164 pengunjuk rasa tewas dalam tindakan yang brutal itu.
"Mereka juga warga kami," kata juru bicara junta Zaw Min Tun dalam konferensi pers di Ibu Kota Naypyidaw, hari ini.
Meskipun menyatakan kesedihan atas banyaknya korban jiwa, Zaw Min Tun menyalahkan aksi unjuk rasa yang juga menewaskan sembilan anggota pasukan keamanan.
"Bisakah kita menyebut mereka pengunjuk rasa damai? Negara atau organisasi mana yang menganggap kekerasan ini damai?", kata dia, sambil menunjukkan video beberapa pabrik yang terbakar.
Dia mengatakan pemogokan dan rumah sakit yang tidak beroperasi sepenuhnya telah menyebabkan kematian, termasuk akibat COVID-19. Ia juga menyebut para pengunjuk rasa "tidak pantas dan tidak etis".
Junta telah mencoba untuk membenarkan kudeta yang mereka lancarkan pada 1 Februari 2021, dengan mengatakan bahwa pemilu pada November 2020 yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi adalah kecurangan.
Para pemimpin militer telah menjanjikan pemilu ulang, tetapi belum menetapkan tanggal. Mereka telah menetapkan keadaan darurat selama satu tahun di negara itu.
Baca juga: UEA Komitmen Berinvestasi Rp144 Triliun ke LPI Indonesia
Zaw Min Tun juga menuduh "berita palsu" di media telah menyulut kerusuhan dan mengatakan wartawan dapat dituntut jika mereka berhubungan dengan CRPH, sebutan setempat bagi sisa pemerintahan Suu Kyi. Militer telah menyatakan komite parlementer yang didominasi anggota partai NLD itu sebagai organisasi ilegal.
Dia memberikan perincian atau soal bagaimana NLD telah menciptakan ratusan atau bahkan ribuan surat suara tambahan di banyak kota dengan menciptakan pemilih, termasuk di daerah pemilihan Suu Kyi sendiri. Video orang-orang yang mengatakan bahwa mereka dibayar oleh perwakilan NLD ditampilkan pada konferensi pers.
Juga diperlihatkan kesaksian video mantan menteri utama Yangon Phyo Min Thein, yang mengatakan dia mengunjungi Suu Kyi beberapa kali dan memberi uang "kapan pun diperlukan".
Suu Kyi, yang memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian atas kampanyenya untuk mewujudkan pemerintahan sipil yang demokratis di Myanmar, telah ditahan hingga saat ini. Pengacaranya mengatakan tuduhan yang dialamatkan kepada Suu Kyi dibuat-buat.
Sementara itu, kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan sedikitnya 261 orang tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan selama unjuk rasa anti kudeta.
Tiga orang tewas di kota kedua Myanmar, Mandalay, dalam kerusuhan pada Senin (22/3), termasuk seorang remaja laki-laki, menurut saksi mata dan laporan berita.
Pasukan keamanan pada Senin malam melancarkan lebih banyak penggerebekan di beberapa bagian Yangon, termasuk dengan tembakan. Beberapa orang terluka, lapor kantor berita Mizzima.(Ant/OL-4)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masih harus menganalisis terlebih dulu laporan dugaan penjualan senjata oleh pemerintah Indonesia ke Myanmar.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
SEKJEN PBB Antonio Guterres menyampaikan pihaknya mendukung penuh inisiatif kepresidenan ASEAN dan 5 poin konsensus untuk menuntaskan krisis di Myanmar.
MALAYSIA telah menyerukan agar KTT ASEAN bisa memberikan tindakan tegas terhadap para jenderal Myanmar.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan ASEAN untuk membantu mengatasi krisis Myanmar.
KELOMPOK masyarakat sipil yang bekerja di Myanmar telah mengkritik Kepala Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Martin Griffiths atas kunjungannya ke negara tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved