Utusan Myanmar untuk PBB Minta Sanksi Keras terhadap Militer

DUTA Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kyaw Moe Tun memohon tindakan dan sanksi yang lebih keras dari komunitas internasional untuk mengakhiri kudeta militer di negaranya.

"Sanksi yang ditargetkan berguna...itulah mengapa kami terus meminta komunitas internasional untuk menjatuhkan sanksi yang ditargetkan pada rezim militer - tidak hanya institusi, tetapi juga perusahaan dan individu mereka," kata Kyaw Moe Tun kepada CNBC "Squawk Box Asia" pada Jumat.

"Pada titik ini, mungkin sulit bagi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB. Tetapi jika kita bisa mendapatkan sanksi semacam itu - sanksi yang ditargetkan - yang dijatuhkan oleh anggota atau negara, seperti sekelompok negara yang berpikiran sama, itu akan membantu untuk menekan rezim militer," katanya.

Militer Myanmar merebut kekuasaan pada bulan lalu dan menahan para pemimpin terpilih termasuk peraih Nobel perdamaian Aung San Suu Kyi, yang mengklaim bahwa pemilihan yang diadakan pada November itu curang.

Kudeta tersebut kemudian memicu protes massa di seluruh negeri yang telah dicoba ditekan oleh pasukan keamanan dengan menggunakan taktik yang semakin keras. Ratusan orang terbunuh dan ribuan orang telah ditangkap, lapor Reuters.

Negara-negara Barat mengutuk kudeta itu dan menyerukan agar kekerasan dihentikan. Negara-negara termasuk AS dan Inggris telah menjatuhkan sanksi pada militer, sementara Uni Eropa dilaporkan sedang mempersiapkan tindakan yang serupa.

Awal bulan ini, negara tetangga Myanmar di Asia Tenggara pun meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak memicu kekerasan lebih lanjut dan mencari solusi damai.

Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin Jr. mengatakan kepada CNBC bahwa negaranya telah menuntut agar keadaan di Myanmar dikembalikan seperti semula.

ASEAN, di mana Myanmar adalah salah satu negara anggotanya, memiliki prinsip tidak campur tangan dalam urusan nasional anggotanya. "Saya tidak akan menyetujui penggunaan prinsip itu untuk menutupi pelanggaran oleh tentara terhadap rakyatnya sendiri yang disumpah untuk melindungi," kata Locsin mengenai kudeta yang sedang berlangsung di Myanmar.

Kyaw Moe Tun, utusan Myanmar untuk PBB, sendiri menjadi sasaran junta militer. Dia dipecat oleh militer setelah dia mendesak negara-negara di Majelis Umum PBB untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk membalikkan kudeta, lapor Reuters. Junta menunjuk duta besarnya sendiri untuk PBB, yang kemudian mengundurkan diri, kata kantor berita itu.

Kyaw Moe Tun mengulangi permohonannya dalam wawancaranya dengan CNBC pada Jumat.

"Kami ingin mencegah segala jenis perang saudara di Myanmar, oleh karena itu kami terus meminta bantuan dari komunitas internasional untuk melindungi rakyat Myanmar dan menekan rezim militer untuk mengubah tindakan mereka. Kudeta militer harus gagal, demokrasi harus menang di Myanmar," tandasnya. (CNBC/Nur/OL-09)