Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
PBB mengatakan sedikitnya 54 orang telah tewas dan lebih dari 1.700 orang ditahan sejak kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari. Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menuntut militer untuk berhenti membunuh para pengunjuk rasa.
Pernyataan itu muncul setelah aksi protes paling mematikan di Myanmar, dengan sedikitnya 38 orang tewas pada Rabu dalam unjuk rasa di mana pasukan keamanan terlihat menembak ke arah massa.
Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mendesak pasukan keamanan untuk menghentikan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa damai.
"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Benar-benar mengerikan bahwa pasukan keamanan menembakkan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri," tambahnya.
Baca juga: Aktivis Myanmar Berjanji Gelar Aksi Protes Lebih Besar
Bachelet menambahkan bahwa dia juga terkejut dengan serangan yang didokumentasikan terhadap staf medis darurat dan ambulans yang berusaha memberikan perawatan kepada mereka yang terluka.
Kantor HAM PBB mengatakan telah menguatkan informasi bahwa sedikitnya 54 orang telah dibunuh oleh petugas polisi dan militer sejak 1 Februari.
"Korban tewas sebenarnya, bagaimanapun, bisa jauh lebih tinggi karena ini adalah angka yang dapat diverifikasi oleh kantor," tegasnya. Pembunuhan telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.
Sejak kudeta, lebih dari 1.700 orang juga telah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang sehubungan dengan partisipasi mereka dalam aksi protes atau keterlibatan dalam kegiatan politik, kata pernyataan itu. Setidaknya 700 orang ditahan pada hari Rabu saja. (AFP/OL-4)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved