Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
PBB mengatakan sedikitnya 54 orang telah tewas dan lebih dari 1.700 orang ditahan sejak kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari. Kepala Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menuntut militer untuk berhenti membunuh para pengunjuk rasa.
Pernyataan itu muncul setelah aksi protes paling mematikan di Myanmar, dengan sedikitnya 38 orang tewas pada Rabu dalam unjuk rasa di mana pasukan keamanan terlihat menembak ke arah massa.
Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mendesak pasukan keamanan untuk menghentikan tindakan keras mereka terhadap pengunjuk rasa damai.
"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan memenjarakan pengunjuk rasa," katanya dalam sebuah pernyataan.
"Benar-benar mengerikan bahwa pasukan keamanan menembakkan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa damai di seluruh negeri," tambahnya.
Baca juga: Aktivis Myanmar Berjanji Gelar Aksi Protes Lebih Besar
Bachelet menambahkan bahwa dia juga terkejut dengan serangan yang didokumentasikan terhadap staf medis darurat dan ambulans yang berusaha memberikan perawatan kepada mereka yang terluka.
Kantor HAM PBB mengatakan telah menguatkan informasi bahwa sedikitnya 54 orang telah dibunuh oleh petugas polisi dan militer sejak 1 Februari.
"Korban tewas sebenarnya, bagaimanapun, bisa jauh lebih tinggi karena ini adalah angka yang dapat diverifikasi oleh kantor," tegasnya. Pembunuhan telah meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir.
Sejak kudeta, lebih dari 1.700 orang juga telah ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang sehubungan dengan partisipasi mereka dalam aksi protes atau keterlibatan dalam kegiatan politik, kata pernyataan itu. Setidaknya 700 orang ditahan pada hari Rabu saja. (AFP/OL-4)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
MANTAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, yang berstatus terdakwa, dibebaskan secara bersyarat setelah menjalani hukuman enam bulan dari satu tahun hukumannya.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
KEMENTERIAN Luar Negeri Prancis pada Kamis (14/9), mengumumkan bahwa seorang warganya yang ditahan selama kudeta di Niger telah dibebaskan.
Selama 17 tahun dipimpin Pinochet, lebih dari 3.200 orang terbunuh atau “hilang” dan puluhan ribu orang lainnya disiksa.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved