Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
MENTERI Luar Negeri RI Retno Marsudi turut hadir dalam pertemuan informal secara virtual dengan para Menlu di kawasan ASEAN untuk membahas perkembangan situasi di Myanmar yang semakin mengkhawatirkan.
Dalam pertemuan tersebut, Retno menekankan bahwa keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Myanmar harus menjadi prioritas nomor satu. Oleh karena itu, dia mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dan kekerasan.
Retno juga mengajak ASEAN untuk turut berperan dalam membantu keperluan kemanusiaan.
“Indonesia menekankan pentingnya akses kemanusiaan bagi semua orang yang memerlukan, termasuk para tahanan politik,” kata Retno dalam konferensi pers, Selasa (2/3).
“ASEAN telah memiliki ASEAN AdHoc Task Force for Rakhine State yang dapat diperkuat untuk menjalankan misi ini. Saya juga sampaikan, Sekjen ASEAN juga dapat menjajaki kerja sama kemanusiaan terkait kerja sama vaksin,” tambahnya.
Baca juga: Junta Myanmar Imbau Pasukan Keamanan tidak Gunakan Peluru Tajam
Selain itu, Retno juga menilai restorasi demokrasi kembali ke situasi normal harus terus didorong. Keinginan, kepentingan, dan suara rakyat Myanmar harus dihormati.
“Indonesia mendesak agar semua pihak terkait untuk memulai dialog dan komunikasi. Dan Kondisi yang kondusif bagi komunikasi dan dialog harus segera diciptakan termasuk melepaskan tahanan politik,: tegasnya.
Menurutnya, komunikasi dan dialog internal antara sesama pemangku kepentingan di Myanmar selalu menjadi pilihan terbaik. Namun, dia yakin ASEAN juga siap untuk memfasilitasi dialog tersebut jika diminta.
Terakhir, Retno meminta agar perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan harus terus dijaga.
“Indonesia menekankan bahwa semua negara anggota ASEAN memiliki kewajiban untuk menjaga situasi ini. Jika kita gagal mempertahankan situasi ini, maka kita tidak akan dapat mewariskan perdamaian kepada anak dan cucu kita,” ujarnya.
“Keinginan dan niat baik ASEAN untuk membantu tidak akan dapat dijalankan jika Myanmar tidak membuka pintu bagi ASEAN,” tandasnya. (OL-4)
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Gabon akan dihentikan setelah kudeta militer bulan lalu.
Diskusi antara Prancis dan Niger dilakukan terkait kelanjutan prajurit asal Prancis.
Capres Gabon dari oposisi Albert Ondo Ossa mengatakan pengambilalihan militer hanya revolusi bukan kudeta.
SEKELOMPOK perwira senior militer Gabon mengambil alih kekuasaan pada Rabu (30/8), seusai menuduh curang hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dimenangkan petahana Ali Bongo Ondimba.
Sekitar 170.000 warga sipil, lebih dari setengah perkiraan populasi di Negara Bagian Karenni, telah mengungsi sejak militer merebut kekuasaan tahun lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved