Jumat 19 Februari 2021, 20:14 WIB

PBB: Perjanjian Damai tidak Membuat Sudan Jauh dari Kekerasan

Mediaindonesia.com | Internasional
PBB: Perjanjian Damai tidak Membuat Sudan Jauh dari Kekerasan

AFP
Ilustrasi: unjuk rasa di Sudan.

 

Kekerasan masih terjadi di wilayah Sudan Selatan dalam satu tahun setelah perjanjian damai ditandatangani untuk mengakhiri perang sipil yang sudah berlangsung sejak tahun 2013, demikian menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dirilis Jumat (19/2).

Serangan kelompok bersenjata terhadap masyarakat sipil meningkat di tahun 2020, dan para korban disasar berdasarkan etnisnya, seringkali dengan bantuan pasukan pemerintah atau oposisi, menurut laporan Komisi Hak Asasi Manusia PBB di Sudan Selatan.

Dalam laporan disebutkan bahwa ratusan orang terbunuh, sementara ratusan ribu lainnya mengungsi selama terjadinya pertempuran di area Equatoria Pusat, Warrap, Jonglei, dan wilayah Pibor.

Perempuan dan anak perempuan "diculik, diperkosa, diperkosa beramai-ramai, diperbudak secara seksual, dan dalam beberapa kasus dipaksa menikah," kata Komisi HAM PBB.

Skala kekerasan melampaui yang terjadi di 2013 hingga 2019, kata Ketua Komisi Yasmin Sooka.

Anggota Komisi, Andrew Clapham, menyebut skala kekerasan dan fakta bahwa kelompok lokal menggunakan senjata yang lebih baru menunjukkan kemungkinan keterlibatan kekuatan negara atau aktor eksternal.

Pelaksana tugas juru bicara militer Sudan Selatan, Santo Domic Chol, menyebut ini bukan kali pertama Komisi HAM PBB mengeluarkan laporan serupa. "Kami tidak menentang laporan Anda, namun Anda harus membagikannya kepada kami sehingga jika terdapat hal-hal yang salah yang dilakukan oleh lembaga kami, kami dapat berubah," kata dia.

Domic Chol menambahkan bahwa bagaimanapun, pemerintah dan pihak militer tidak akan menerima kampanye negatif terhadap institusi yang dijalankan melalui media.

Sudan Selatan mendapatkan kemerdekaan dari Sudan pada 2011, setelah beberapa dekade melancarkan perang sipil. Kekerasan muncul pada akhir 2013, setelah Presiden Salva Kiir, yang berasal dari kelompok etnis Dinka, memecat wakil presiden Riek Machar, dari etnis Nuer.

Kedua tokoh itu telah menandatangani sejumlah perjanjian untuk mengakhiri perang yang diperkirakan telah menewaskan lebih dari 400.000 orang. Mereka berulang kali memundurkan tenggat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional, namun berhasil melakukannya tahun lalu.

Pada Februari 2020, Kiir berjanji untuk menjanjikan Machar--yang sebelumnya pemimpin pemberontak--sebagai wakilnya kembali. Pemerintah kemudian memohon pendanaan agar dapat melaksanakan perjanjian tersebut, dengan menyebut tidak tidaknya cukup dana untuk melakukannya. (Ant/OL-12)

Baca Juga

AFP

Thailand Mulai Vaksinasi Covid-19 Tahap Pertama

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Minggu 28 Februari 2021, 13:55 WIB
Dosis vaksin covid-19 pertama diterima Wakil PM Thailand Anutin Charnvirakul. Pejabat pemerintahan dan tenaga medis merupakan penerima...
AFP/JEROME FAVRE

Vaksin Pfizer-BioNTech Tiba di Hong Kong

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Minggu 28 Februari 2021, 11:23 WIB
Suntikan Pfizer-BioNTech akan diberikan kepada sekitar 2,4 juta penduduk yang memenuhi syarat dari kelompok prioritas seperti warga yang...
AFP

Dipecat Junta, Dubes Myanmar untuk PBB Tetap Berjuang Lawan Kudeta

👤Atikah Ishmah Winahyu 🕔Minggu 28 Februari 2021, 11:06 WIB
"Saya memutuskan untuk melawan selama saya...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya