PERDANA Menteri Australia mendesak Facebook untuk mencabut blokade bagi pengguna Australia dan meminta raksasa media sosial tersebut untuk kembali berunding dengan perusahaan penerbitan berita. Dia pun memperingatkan bahwa negara lain kemungkinan akan mengikuti kebijakan pemerintahnya untuk membuat Facebook membayar jurnalisme.
Blokade telah meningkatkan perselisihan dengan pemerintah mengenai apakah perusahaan teknologi yang kuat harus membayar organisasi berita untuk konten.
"Ide untuk menutup jenis situs yang mereka lakukan kemarin, sebagai semacam ancaman. Saya tahu bagaimana orang Australia bereaksi terhadapnya dan saya pikir itu bukan langkah yang baik di pihak mereka," kata Morrison kepada wartawan.
"Mereka harus segera melewati itu, kembali ke meja dan kita akan menyelesaikannya," tambahnya.
Ada kemarahan publik atas pemblokiran Facebook karena memutus akses ke pandemi, kesehatan masyarakat, dan layanan darurat.
Beberapa outlet non-Australia juga tampak terpengaruh, dengan postingan menghilang dari halaman Facebook milik Daily Telegraph dan Sky News Inggris. Keduanya berbagi nama dengan outlet berita di Australia.
Baca juga: Indonesia Gandeng Jepang Bereskan Pencemaran Air di Sungai Citarum
Blokade itu merupakan tanggapan terhadap pengesahan RUU oleh DPR yang akan membuat Facebook dan Google membayar perusahaan media Australia kompensasi yang adil untuk jurnalisme yang ditautkan oleh platform tersebut. RUU harus disahkan oleh Senat untuk menjadi undang-undang.
Google telah menanggapi dengan segera mengerjakan kesepakatan konten lisensi dengan perusahaan media besar Australia di bawah model News Showcase-nya sendiri.
News Corp milik Rupert Murdoch telah mengumumkan kesepakatan luas dengan Google yang mencakup operasi di Amerika Serikat dan Inggris serta Australia. Organisasi media utama Australia, Seven West Media, juga mencapai kesepakatan awal pekan ini. Rival Nine Entertainment dilaporkan mendekati pakta sendiri, dan Australian Broadcasting Corp milik negara sedang bernegosiasi.
Morrison membahas perselisihan Facebook dengan Perdana Menteri India Narendra Modi pada hari Kamis. Morrison juga mendiskusikan usulan undang-undang Australia dengan para pemimpin Inggris, Kanada, dan Prancis.
“Ada banyak kepentingan dunia tentang apa yang dilakukan Australia,” kata Morrison.
“Itulah mengapa saya mengundang Facebook, seperti yang kami lakukan dengan Google, untuk terlibat secara konstruktif karena mereka tahu bahwa apa yang akan dilakukan Australia di sini kemungkinan besar akan diikuti oleh banyak yurisdiksi Barat lainnya,” imbuhnya.
Bendahara Josh Frydenberg, menteri yang bertanggung jawab atas usulan Kode Tawar Media Berita, melakukan percakapan telepon dengan kepala eksekutif Facebook Mark Zuckerberg setelah blokade dimulai pada hari Kamis dan lagi pada hari Jumat.
“Kami membicarakan masalah mereka yang tersisa dan setuju tim kami masing-masing akan segera menyelesaikannya. Kami akan berbicara lagi selama akhir pekan,” cuit Frydenberg pada hari Jumat.
“Saya tegaskan Australia tetap berkomitmen untuk menerapkan kode tersebut,” tambahnya.
Frydenberg menyatakan bahwa Facebook telah melakukan negosiasi konstruktif dengan media Australia mengenai kesepakatan pembayaran segera sebelum blokade mendadak.
Facebook mengatakan pada hari Kamis bahwa undang-undang Australia yang diusulkan pada dasarnya salah memahami hubungan antara platform mereka dan penerbit yang menggunakannya.
Morrison mengatakan pemerintahnya senang mendengarkan mereka tentang masalah teknis, tetapi tetap bertekad untuk mengesahkan undang-undang tersebut.
“Tidak boleh tidak berteman dengan Australia karena Australia sangat bersahabat,” kata Morrison.
“Kami ingin tetap bersahabat dan inilah saatnya mereka berteman dengan kami lagi,” tandasnya. (France24/OL-4)
