Headline

Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.

Fokus

Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.

Protes Kudeta Myanmar, Tenaga Medis Lakukan Mogok Kerja

Nur Aivanni
03/2/2021 17:33
Protes Kudeta Myanmar, Tenaga Medis Lakukan Mogok Kerja
Petugas medis di Myanmar memakai pita merah sekaligus menyerukan perdamaian.(AFP)

SEKITAR 70 tenaga kesehatan yang tersebar di 30 kota wilayah Myanmar kompak melakukan aksi mogor kerja. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas kudeta yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Dalam sebuah pernyataan, Gerakan Pembangkangan Sipil Myanmar yang baru saja dibentuk, menuding militer telah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan penduduk selama pandemi. Diketahui, lebih dari 3.100 warga Myanmar meninggal akibat covid-19.

Baca juga: Pimpinan Militer Myanmar Sebut Kudeta tidak Bisa Dihindari

"Kami menolak untuk mematuhi perintah apapun dari rezim militer yang tidak sah. Itu menunjukkan mereka tidak menghargai pasien kami yang malang," bunyi pernyataan tersebut.

"Saya ingin tentara kembali ke barak. Jika tidak, para dokter tidak akan pergi ke rumah sakit," tegas seorang petugas medis berusia 29 tahun di Yangon.

Dia belum tahu berapa lama akan melakukan aksi mogok tersebut. "Itu tergantung situasinya," imbuhnya. Selain petugas kesehatan, kelompok pelajar dan pemuda juga bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil tersebut.

Pada Senin lalu, militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dan menahan Suu Kyi dengan para pemimpin politik lainnya. Militer berdalih tindakan itu sebagai respons atas kecurangan dalam pemilu. Mereka menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Militer Min Aung Hlaing.

Baca juga: Tiongkok Larang Penggunaan Telepon Selular di Sekolah

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memimpin kecaman internasional atas kudeta di Myanmar. Dia menyebut persoalan itu sebagai serangan langsung terhadap transisi negara menuju demokrasi dan supremasi hukum. Biden mengancam siap menjatuhkan sanksi baru kepada Myanmar.

Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, AS, serta Perwakilan Tinggi Uni Eropa telah mengeluarkan pernyataan yang mengutuk kudeta di Myanmar. Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) khawatir polemik di Myanmar akan memperburuk keadaan 600 ribu warga Muslim Rohingya.(SkyNews/OL-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya